Penyerahan LKPD Pemprovsu Diharapkan Lebih Cepat

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, berharap penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bisa lebih cepat. Karena ketepatan dan kecepatan waktu akan memberikan nilai lebih dalam pengelolaan keuangan.

“Kita berharap waktu penyusunan laporan ini bisa lebih cepat. Kalau rencananya sampai 27 Maret, saya lihat ada yang sudah menyampaikannya di Februari. Makanya kita ingin ini dicepatkan,” ujar Gubsu saat menyerahkan LKPD Pemprovsu Tahun Anggaran 2019 di Gedung BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (9/3).

Penyerahan diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan. Dalam sambutannya, Edy berharap BPK RI bisa memberikan masukan kepada Pemprovsu terkait pengelolaan keuangan daerah beserta laporannya.

“Saya berharap BPK mengingatkan kami. Jangan sampai saya berbuat salah. Karena mungkin kalau sekali (kesalahan) masih bisa diingatkan dan saya mita kepada para OPD ini untuk mematuhi aturan, sehingga kita bisa saling terbuka,” sebut Edy.

Gubsu juga mengaku pertemuan yang sifatnya diskusi atau tidak terlalu formal merupakan komunikasi yang efektif guna membangun kesepahaman yang baik antara Pemprov dengan BPK, namun tetap dalam aturan dan koridor yang sesuai serta tidak melanggar hukum.

iklan

Menanggapi itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut mengatakan bahwa gubernur merupakan pembina bagi kabupaten/kota (pemerintah). Karenanya, ruang konsultasi mereka buka untuk bisa beri pemahaman sekaligus perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya kepada Pemprovsu yang telah mendapat lima kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami apresiasi langkah yang dibuat Gubernur Sumut. Karena diperkenalkan seperti ini, jauh lebih efektif pertemuan yang tidak terlalu formal,” ujar Eydu.

Dikatakan bahwa laporan detail dan update yang diberikan Pemprovsu diharapkan tidak terlalu banyak masalah. Jika ada, lanjutnya, agar segera dikomunikasikan untuk diperbaiki.

“Tentu kami mengapresiasi disiplin dari Pemprovsu. Intinya jangan takut, kami sebagai partner dan pendamping. Apalagi penyusunan jauh lebih cepat (dari batas 31 Maret 2020),” pungkasnya. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan