Pandemi Corona, KPU Belum Pertimbangkan Opsi Menunda Pilkada Serentak Tahun 2020

Ilustrasi WOL
agregasi

JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya belum mempertimbangkan opsi penundaan Pilkada tahun 2020 ditengah wabah virus corona atau covid-19.

“Hingga saat ini, KPU belum mempertimbangkan opsi penundaan Pilkada 2020,” ujar Pramono saat dihubungi Okezone di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Namun, lanjut Pramono, untuk sementara waktu pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada harus disesuaikan dengan protokol keamanan dan kesehatan. Seluruh protokol penyelenggara pemilu harus menjadi prioritas utama.

“KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota harus mengatur secara bergiliran pembagian secara teknis bekerja dari rumah. Kemudian mengurangi atau meniadakan acara-acara pengumpulan massa. Misalnya bimbingan teknis, sosialisasi, pelantikan PPS, launching Pilkada, dan sebagainya,” tutur Pramono.

Untuk pelaksanaan verifikasi faktual untuk dukungan bakal pasangan calon perseorangan maupun pencocokan dan penelitian (coklit) yang mengharuskan bertemu langsung, Pramono mengimbau agar petugas dapat memproteksi diri.

“Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal Paslon perseorangan maupun pencocokan dan penelitian (coklit) yang mengharuskan petugas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain (pendukung/pemilih) harus dilaksanakan dengan proteksi diri tinggi,” katanya.

Sekedar informasi Pilkada serentak tahun 2020 akan digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di seluruh Indonesia.