PAN Usul Kenaikan Ambang Batas Parlemen Bertahap

Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Foto: Okezone.com/Heru Haryono)

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Ketum PAN) Zulkifli Hasan menyatakan tidak masalah dengan wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Namun, ia meminta kenaikan dilakukan secara bertahap.

“Soal 7 persen kami tidak soal, tapi ini kan harus bertahap,” kata sosok yang akrab disapa Zulhas itu saat bertemu Ketum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (10/3).

Ia menyampaikan bahwa Indonesia menganut rezim multi-partai. Zulhas juga mengingatkan bahwa semua harus dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dikatakan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno dan bukan hanya mencari kemenangan karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila, NKRI, dan kebersamaan.

Berangkat dari itu, Wakil Ketua MPR itu meminta agar kenaikan ambang batas parlemen dilakukan secara bertahap, tidak langsung naik dari 4 ke 7 persen.

“Tapi ini kebersamaan. Bung Karno mengatakan, kecil besar harus bersama-sama. Saya kira kita tentu perlu bertahap dulu, 3 (persen), naik 4 (persen), saya kira begitu,” ucap Zulhas.

Advertisement

Sebelumnya, usulan agar ambang batas parlemen dinaikkan ke 7 persen disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. Ia berpendapat menaikkan ambang batas parlemen ini bertujuan untuk mematangkan jalannya demokrasi di Indonesia.

“Parliamentary threshold 7 persen itu tidak kebesaran, karena semangat demokrasinya dalam konteks mematangkan jalan demokrasi maka harus gaungkan rasionalisasi politik kepartaian,” kata Willy di Jakarta, Senin (9/3), seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, menaikkan ambang batas parlemen menjadi 7 persen itu merupakan langkah alamiah menyederhanakan partai politik demi mewujudkan kematangan demokrasi di Indonesia.

“Kan prosesnya (penyederhanaan parpol) sudah sejak 1999, sudah beberapa kali Pemilu, proses itu yang harus dilihat agar demokrasi dewasa dan matang,” ujarnya.

Menyikapi wacana itu, sebanyak empat partai politik yakni Gerindra, PPP, PKS, Demokrat menyatakan tidak setuju. Sementara, Golkar menyatakan mendukung dan melihat wacana itu sebagai hal yang bagus. (cnnindonesia/ags/data2)