Minus Kota Medan, 48 Kabupaten/Kota se-Indonesia Siap Bangun Mal Pelayanan Publik

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo. (CNN Indonesia)
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2020 dengan 48 Kepala Daerah. Mal pelayanan publik dinilai sebagai langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik.

“Penyelenggaraan mal pelayanan publik itu merupakan sebuah pembaharuan, sekaligus langkah strategis dalam perbaikan dan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” kata Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya, di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (10/3).

Tentunya layanan MPP itu akan terus didampingi dan dimonitor oleh Kementerian PAN-RB, khususnya dalam bidang kelembagaan diikuti pelayanan publik lainnya, yang diikuti reformasi birokrasi untuk akuntabilitas pemerintahan.

“Salah satu visi misi daripada bapak presiden Joko Widodo dalam menyambut reformasi birokrasi, tidak hanya penyederhanaan struktur birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga bagaimana untuk menggerakkan dan mengorganisir instansi pemerintah kementerian dan lembaga dalam melayani masyarakat dengan cepat,” jelasnya.

Selain itu, dia pun mengapresiasi Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, yang terus mengembangkan MPP di 48 daerah. Dia juga meminta kepada Diah supaya kedepannya bisa meningkatkan menjadi 514 kabupaten/kota yang menerapkan MPP, meskipun saat ini yang sudah menerapkan baru 24 kabupaten/kota.

iklan

MPP Solusi Masalah Pengurusan Perizinan yang Kerap Lama dan Ribet
Menteri Tjahjo berharap dengan MPP mengoptimalkan pelayanan yakni kemudahan dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), surat kelakuan baik, sertifikat tanah, pajak, paspor, akte kelahiran atau kematian, kemudian e-ktp, dan lain-lain.

“Mudah-mudahan atm-atm (MPP) yang merupakan inovasi untuk mendobrak rutinitas yang berorientasi pada percepatan pelayanan publik, yang lebih berkualitas, itu kuncinya,” ujarnya.

MPP, lanjut Menteri Tjahjo, juga menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah pusat dan daerah itu lama berbelit-belit, dan tidak transparan. Menurutnya, hal itulah yang harus diperbaiki supaya lebih optimal.

Dia pun menyebut kota Bogor sebagai contoh yang sudah menerapkan MPP dalam konteks pemanfaatan teknologi dan informasi.

“Contoh kecil dari dukcapil dan dari kota Bogor itu, saya kira bisa dijadikan dan ditiru oleh seluruh daerah, dalam rangka mempercepat dengan membuat sistem layanan sekecil apapun, yang harus dibuat,” pungkasnya.

Daftar Kota
Adapun 48 kabupaten/kota provinsi tersebut, adalah sebagai berikut
1. Provinsi Sulawesi tengah
2. Sulawesi selatan
3. Kabupaten pesisir Selatan
4. Kabupaten tanah datar
5.Kabupaten asahan
6. Kabupaten limapuluh kota
7. Kabupaten Pandeglang
8. Kabupaten Bekasi
9. Kabupaten Bandung
10. Kabupaten Purwakarta
11. Kabupaten Indramayu
12. Kabupaten Kuningan
13. Kabupaten Bulukumba
14. Kabupaten Gunungkidul
15. Kabupaten Jepara
16. Kabupaten Kudus
17. Kabupaten Maros
18. Kabupaten Selayar
19. Kabupaten Polewali Mandar
20. Kabupaten Pati
21. Kabupaten Purworejo
22. Kabupaten Cilacap
23. Kabupaten Sragen
24. Kabupaten Tegal
25. Kabupaten Wajo
26. Kabupaten Gresik
27. Kabupaten Bojonegoro
28. Kabupaten Pamekasan
29. Kabupaten Sumenep
30. Kabupaten Lamongan
31. Kabupaten Tuban
32. Kabupaten Magetan
33. Kabupaten Nganjuk
34. Kabupaten Madiun
35. Kabupaten Pasuruan
36. Kabupaten Banjar
37. Kabupaten Tabalong
38. Kabupaten Jembrana
39. Kota Tebingtinggi
40. Kota Tanjungpinang
41. Kota Lubuklinggau
42. Kota Bandung
43. Kota Tasikmalaya
44. Kota Surakarta
45. Kota Salatiga
46. Kota Makassar
47. Kota Palu
48. Kota Tarakan
(merdeka/ags/data3)

Iklan