DPR Dukung Perubahan Anggaran BNPB Saat Penanggulangan Virus Corona

Ace Hasan Syadzily. (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya bakal mendukung perubahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

“Kami memberikan dukungan politik baik dari segi anggaran maupun payung hukum, terkait tugas-tugas yang dilaksanakan BNPB,” ujarnya dalam konferensi pers BNPB di Jakarta, Rabu (25/3).

Ace mengatakan dukungan ini akan dilakukan melalui revisi UU Nomor24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya masih ada titik lemah pada UU tersebut yang perlu diubah agar efektifitas penanganan bencana maksimal.

Rencana revisi UU tersebut, katanya, sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional tahun ini dan akan dibahas di sidang mendatang.

“Maka kami komisi VIII komitmen dapat selesai revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 ini dengan secepat-cepatnya agar mekanisme atau kendali organisasi penanggulangan wabah ini bisa segera diselesaikan dengan cepat,” jelasnya.

Selain perkara UU, Ace juga menyampaikan dorongan Komisi VIII terhadap pemerintah agar memikirkan dampak sosial ekonomi masyarakat di tengah wabah corona. Dorongan ini ditujukan salah satunya kepada Kementerian Sosial.

“Kementerian sosial menangani permasalahan sosial dalam masyarakat. Kita dorong mereka betul-betul [memastikan] tidak ada implikasi terlalu besar dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Komisi VIII meminta Kementerian Agama agar ambil andil dalam menggencarkan social distancing dari ranah agama. Begitu pula dengan tokoh agama.

Hal tersebut diungkapkan Ace setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan jajaran Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19. Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan pihaknya intens melakukan pertemuan dengan Komisi VIII DPR sejak kemarin.

“Dukungan ini sangat kami butuhkan, termasuk juga dukungan untuk sesegera mungkin merevisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sehingga kehadiran komisi VIII, kami berharap hal berhubungan kendala yang dihadapi struktur organisasi BNPB segera teratasi,” tambahnya. (cnnindonesia/ags/data2)