Tingkatkan Pelayanan Publik, Wagubsu Minta Utamakan Efisiensi

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah daerah senantiasa dituntut terus berupaya meningkatkan pelayanan publik. Efisiensi menjadi salah satu prinsip utama yang harus dipegang para penyelenggara layanan publik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Le Polonia Hotel & Convention Medan, Selasa (11/2).

“Dengan adanya Permendagri yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berbasis elektronik serta kodefikasi atau pengelompokan menuju single code base, tentunya akan memberikan efisiensi dalam tugas pelayanan publik,” ujar Wagub.

Untuk itu, Wagub berpesan agar sosialisasi yang terselenggara ini diikuti dengan baik. Sehingga bisa diaplikasikan dengan benar nantinya di seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Dengan demikian, tugas-tugas pelayanan publik berjalan lancar hingga akhirnya agenda pembangunan di Sumut bisa terwujud dengan cepat.

“Usai sosialisasi ini, diharapkan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mampu mengimplementasikan kedua Permendagri tersebut khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan keuangan daerah yang terintegrasi sebagaimana tuntutan era keterbukaan informasi publik saat ini,” harap Wagub atau akrab disapa Ijeck.

Advertisement

Pembukaan sosialisasi ditandai pemukulan gong dan pemutaran video capaian pembangunan selama setahun kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajekshah, di antaranya membangun jalan provinsi sepanjang 89,16 kmr dan jembatan sepanjang 169, 27 m. Begitu pula pemeliharaan rutin jalan sepanjang 2.141 km dan jembatan sepanjang 9.939 m.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumut Ismael P Sinaga selaku Ketua Panpel Sosialisasi melaporkan tujuan kegiatan untuk menyatukan persepsi pemerintah daerah kabupaten/kota se Sumut dan pemerintah provinsi terkait implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Para narasumber terdiri atas Kasi Wilayah I Subdit Dukungan Teknik Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando H Siagian, Kasi Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Direktorat Perencanaan Anggaran Kemendagri Shalia Allamah, dan Kakanwil DJP Sumut I Max Darmawan. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL