JAKARTA – Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mendakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi telah menerima gratifikasi sebesar Rp8.648.435.682 (Rp8,6 miliar). Sebelumnya, Imam telah lebih dulu didakwa menerima suap sebesar Rp11,5 miliar oleh jaksa lembaga antirasuah itu.
Imam didakwa menerima gratifikasi serta suap bersama-sama dengan Asisten Pribadinya (Aspri), Miftahul Ulum. Jika ditotal, Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum menerima suap maupun gratifikasi sekira Rp20 miliar.
“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp8.648.435.682,” kata Jaksa KPK, Ronald F Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).
Menurut jaksa, sedikitnya ada lima sumber uang gratifikasi yang diterima Imam Nahrawi dan Ulum. Dalam perkara ini, Imam Nahrawi diduga menerima sejumlah gratifikasi melalui Asprinya, Miftahul Ulum.
Dari rincian yang dibeberkan Jaksa, uang sebesar Rp300 juta diterima Ulum dari Sekretaris Jendral KONI Ending Fuad Hamidy. Uang itu, diperuntukan sebagai biaya tambahan operasional Imam Nahrawi saat berkegiatan dalam acara Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur.
Kedua, Ulum menerima uang sebesar Rp4,9 miliar dari Lina Nurhasanah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Program Indonesia Emas (Prima) Kemenpora periode 2015-2016. Uang itu, diperuntukan sebagai dana operasional tambahan perjalanan dinas Imam Nahrawi. Uang tersebut, diterima Ulum secara bertahap dengan 38 kali pemberian. Adapun pemberian itu, dilakukan dalam rentang waktu 2015 hingga 2016.
Ketiga, Ulum menerima uang sebesar Rp2 miliar dari Lina Nurhasanah. Namun, uang itu diperuntukan sebagai pelunasan pembayaran jasa desain konsultan arsitek untuk pemugaran kediaman Imam dan usaha butik dan kafe istri Imam Nahrawi. Uang itu, diberikan Lina kepada Ulum berasal dari dana akomodasi atlet pada anggaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).
Keempat, Ulum menerima uang sebesar Rp1 miliar dari Edward Taudan Pandjaitan alias Ucok selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada program Satlak Prima Kemenpora tahun anggaran 2016-2017.
Kelima, Ulum menerima uang sebesar Rp400 juta dari Supriyono selaku BPP Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode 2017-2018. Transaksi uang itu dilakukan di area parkir Kantor Kemenpora pada 2018. Uang itu, diberikan sebagai honor untuk kegiatan Satlak Prima. Padahal, program tersebut telah resmi dibubarkan pada Oktober 2017.
Atas perbuatannya, Nahrawi dianggap melanggar Pasal 12B ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sebelumnya, Nahrawi juga didakwa bersama-sama dengan Ulum telah menerima uang suap sebesar Rp11,5 untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah KONI. Setidaknya, terdapat dua proposal kegiatan KONI yang menjadi sumber uang suap Nahrawi.
Pertama, terkait proposal bantuan dana hibah Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.
Kedua, proposal terkait dukungan KONI pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018.
