Pemprovsu Dukung Kawasan Eco Marine Tourism di Pulau Berhala

Foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menerima kunjungan silaturahim dari DPRD dan OPD Pemkab Serdang Bedagai (Sergai), Jumat (21/2). Rombongan dipimpin Ketua DPRD Sergai M Riski Ramadhan Hasibuan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Hj R Sabrina di ruang kerjanya.

Riski Ramadhan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan mereka, di antaranya untuk menjalin sinergi dan koordinasi terkait rencana pengembangan Pulau Berhala. Salah satunya perwujudan kawasan Eco Marine Tourism atau kawasan wisata bahari berwawasan lingkungan.

“Bapak bupati dan kami di DPRD sepakat bahwa Pulau Berhala memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan. Apalagi sudah ada Perda Pemkab Sergai Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pulau Berhala sebagai Kawasan Eco Marine Tourism. Kami meminta dukungan dan arahan agar bisa bersama-sama mewujudkan hal tersebut,” ujar Riski mengawali pertemuan.

Riski juga bercerita Pemkab Sergai menerima kunjungan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk melihat potensi Pulau Berhala di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin. Kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Identifikasi Usulan Program atau Kegiatan Berbasis Lokasi Program Prioritas (Lokpri), Januari lalu.

“Saya juga sudah koordinasi dengan kementerian dan DPR RI, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kunjungan ke Pulau Berhala dari DPR RI lintas komisi. Harapan kita, selain aktivitas pertahanan dan keamanan oleh marinir, ada aktivitas lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Sergai,” jelas Riski.

iklan

Sabrina pun menyambut baik kedatangan rombongan DPRD dan Pemkab Sergai sekaligus memberi apresiasi semangat dan kekompakan yang terjalin antara keduanya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sergai. Sabrina menyatakan Pemprovsu mendukung karena Sergai merupakan bagian Sumut, di mana kemajuan Sergai tentu kebanggaan Sumut pula.

“Namun, sebagai masukan ada beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya yang menyangkut kelengkapan administrasi dan aspek legalitas. Jika sudah benar semua, baru kita bisa berbuat dan Pemprovsu pasti membantu hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi,” ujar Sabrina.

Sabrina berpandangan bahwa aktivitas keamanan dan pertahanan juga bisa didukung dengan aktivitas dari segi aktivitas perekonomian, pariwisata, dan sosial budaya. Namun harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan pulau.

“Salah satu kelemahan kita pada sengketa Sipadan dan Ligitan karena dianggap tidak ada aktivitas masyarakat Indonesia di sana. Mungkin adanya aktivitas di Pulau Berhala yang sifatnya tidak terlalu intens bisa jadi salah satu bentuk upaya pertahanan. Selain pertahanan, mungkin dilengkapi aktivitas perekonomian dan wisata yang menunjang kesejahteraan masyarakat,” ungkap Sabrina lagi. (wol/aa/data3)

editor AUSTIN TUMENGKOL

Iklan