MEDAN, Waspada.co.id – Maraknya konten negatif yang beredar di internet, membuat pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia.
Namun faktanya yang terlihat, masih banyak masyarakat awam yang kurang paham/mengetahui UU ITE tersebut, sehingga UU ITE itu bisa menjadi ‘bom’ yang suatu saat bisa meledak.
Contoh kasus, dua orang remaja Fajar Mursalin (20) dan Muhammad Hanafi (22) yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Keduanya diadili setelah melanjutkan/menyebarkan berita hoax ke sosial media.
Bahkan ada sebagian orang yang beranggapan UU ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan dapat menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama pada Pasal 27 ayat 1 Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 31 ayat 3 ini sangat bertentangan pada UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Maswan Tambak berpendapat kalau UU ITE harus bisa selektif, yang artinya jangan dipakai terhadap semua kasus apalagi berkaitan dengan kekuasaan.
“Sepertinya UU itu mudah digunakan kepada orang yang diduga melanggar, padahal tidak semua permasalahan ITE itu harus di hukum pidana apalagi seperti biasanya orang yang melanggar ditahan tentu itukan tidak efektif, sekalipun tujuannya untuk membuat efek jera,” ucap Maswan Tambak, Senin (24/2).
Untuk menyikapi berita hoax/bohong tersebut, Kepala Divisi LBH Medan itu menjelaskan kalau hanya gara-gara menyampaikan pendapat ataupun berita tidak benar, cukup dibalas dengan berita yang benar karena pada akhirnya orang yang menilai.
“Kasusnya sudah banyak bang, dan terlalu mudah orang terjerat pasal tersebut. Hapus saja lah pasal UU ITE,” terangnya.
Namun di lain sisi, Denny Delmoran (32) warga Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota ini berpendapat bahwa UU ITE hanya untuk kaum intelektual dan orang yang paham hukum.
“Kutanyalah dulu, UU ITE itu sebenernya untuk apa? Oke, biar aku yang jawab. UU ITE itu hanya untuk kaum intelektual dan orang kaya, bukan untuk masyarakat susah seperti kita ini. Kenapa, karena kita gak paham UU itu. Contohnya kita dimaki-maki di sosmed terus ada kita laporkan, ngak kan. Kita hanya beranggapan itu bercanda, atau kita berpikir bukan kerjaan kalau mau melaporkannya ke polisi (rumit),” tegasnya.
“Nah, sedangkan untuk orang kaya, orang pintar, orang yang berkuasa, dan orang yang paham dengan UU tersebut, akan menjadi tameng (pelindung) bagi dirinya. Di hina sikit lapor, dicaci sedikit ITE, mereka paham tentang UU Itu, sedangkan kita hanya paham-paham jambu,” tukasnya.(wol/ryan/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
