Ketua KPK Tegaskan Mulai Sebuah Tradisi Transparansi

Ketua KPK Firli Bahuri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali menegaskan penghentian 36 perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan memiliki alasan kuat. Firli mengatakan, penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi itu dihentikan karena penyelidik tidak menemukan bukti permulaan cukup untuk melanjutkan perkara tersebut.

“Terkait pemaparan penghentian penyelidikan 162 perkara era 2016-2019 dan penghentian penyelidikan 36 perkara pada 2020, KPK sekali lagi menegaskan perkara yang dihentikan penyelidikannya adalah perkara yang telah dilakukan penyelidikan sejak 2008 sampai 2019 dan dihentikan pada 2020 karena berdasarkan hasil penyelidikan, penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup,” kata Firli di Jakarta, Sabtu (22/2).

Penghentian pengusutan puluhan perkara itu menuai kritik dari anggota DPR maupun aktivis anti korupsi hingga mantan pimpinan lembaga antirasuah. Namun Firli menganggap kritik itu sebagai refleksi bagi KPK dalam memulai tradisi transparansi baru.

“Tentang kritik dan prasangka yang muncul, kami menilai hal tersebut merupakan refleksi harapan besar pada KPK. Kami juga menyadari, memulai sebuah tradisi transparansi pasti mengundang banyak reaksi. Bagi kami lebih baik dicurigai, tapi bersikap terbuka. Daripada dipercaya, tapi menyembunyikan data,” ujar Firli.

Firli sebelumnya menjelaskan penghentian 36 kasus oleh KPK. Menurut dia, penyelidikan kasus itu dihentikan karena diyakini tidak mengandung dugaan tindak pidana korupsi. Dia juga meyakini, jika 36 kasus tersebut tak diputuskan berhenti pengusutannya maka berpotensi disalahgunakan.

iklan

“Kalau bukan tindak pidana, masa iya tidak dihentikan. Justru kalau tidak dihentikan maka bisa disalahgunakan untuk pemerasan , dan kepentingan lainnya,” tegas Firli.

Penyelidikan 162 Kasus Dihentikan Era Agus Rahardjo Dkk
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap penghentian kasus penyelidikan dugaan korupsi bukan hanya terjadi di zaman kepemimpinan Firli Bahuri. Menurut dia, penghetian kasus dugaan korupsi juga terjadi era Agus Rahardjo Cs. Dia mengakui ada ratusan perkara penyelidikan di zaman Agus dihentikan. Saat kepemimpinan Agus, Alexander merupakan wakil ketua KPK.

“Ada, bahkan kepemimpinan jilid empat termasuk saya di dalamnya saya kira banyak penyelidikan sudah kita hentikan juga saya yakin lebih dari 100 (kasus) lah penyelidikan kita hentikan juga,” kata Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (21/2).

“Hanya masalahnya saat itu tidak kita umumkan,” imbuh dia.

Tak hanya di era Agus, Alexander mengaku masa kepemimpinan Abraham Samad dan Busyro Muqoddas juga terjadi hal serupa. Menurut dia, penghentian penyelidikan kasus itu dilakukan karena tak memiliki bukti kuat melanjutkan pengusutan perkara.

“Sebetulnya 36 penyelidikan yang dihentikan adalah penyelidikan tertutup, kalau saya baca datanya ada di tahun 2010, ini perintah penghentian penyelidikan tahun 2012 di tandatangan Pak Abraham Samad. Ada satu lagi, penyelidikan kita hentikan 29 Maret 2011 yang tanda tangan Pak Busyro. dan sampai sekarang penyidik tak menemukan bukti baru yang cukup jadi dihentikan,” jelas Alexander.

Alexander beralasan, diungkapnya 36 penghentian kasus dugaan korupsi awal kepemimpinan Firli semata hanya untuk transparansi dan keterbukaan agar kerja-kerja KPK bisa lebih diketahui publik. Namun demikian, Alexander tidak menyangka respon publik malah menganggap KPK semakin dilemahkan.

“Jadi ini baru kita lakukan penghentian penyelidikan yang kita umumkan, eh malah ribut malah rame. Sebetulnya ya biasa saja tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan, kita mencoba proses transparansi akuntabilitas kita sampaikan,” Alexander menandasi. (merdeka/ags/data2)

Iklan