Ihwan Ritonga Ajak Kaum Milenial Jadi Pelopor Kebersihan

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, mengajak kaum milenial agar mampu menjadi panutan kepada semua lapisan untuk menjaga kebersihan Kota Medan. Karena menjaga kebersihan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama.

“Kita berharap kaum milenial dapat menjadi pelopor kebersihan. Kaum milenial kita dorong supaya membuat komunitas di lingkungannya terkait upaya menjaga kebersihan kota,” ujar Ihwan Ritonga, Rabu (19/2).

Dikatakan Ihwan Ritonga, imbauan itu disampaikannya kepada ratusan kaum milenial saat menggelar sosialisasi ke II tahun 2020 Perda Kota Medan Perda 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Sisingamangaraja, pelataran Rumah Juang Sumut Kecamatan Medan Kota, Senin (17/2) lalu.

Disebutkan Ihwan, sosialisasi Perda Pengelolaan Persampahan kepada masyarakat dinilai penting agar masyarakat lebih paham terkait penanganan sampah.

“Menjaga kota dari kebersihan adalah tugas bersama. Patut semua lapisan mengerti soal perda yang diterbitkan Pemko Medan ini,” terang Ihwan.

Advertisement

Ditambahkan, pada kesempatan itu juga ditekankan kepada kaum milenial yang hadir agar membantu sosialisasi perda kepada seluruh warga.

“Kita harapkan bagi yang hadir ikut memberitahu kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Buang sampah sembarangan merupakan musuh bersama,” papar politisi Partai Gerindra itu.

Diterangkan lagi, Perda 6/2015 tentang Pengelolaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal ditetapkan di Medan 12 Oktober 2015 di tandatangani Pj Wali Kota Medan Randiman Tarigan dan diundangkan Sekda Syaiful Bahri.

Perda pengelola persampahan di BAB II Pasal 3 disebut tujuan perda yakni bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dilakukan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda BAB V juga diatur tentang hak dan kewajiban.

Di Pasal 9 disebut, setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan. Memanfaatkan dan mengelola sampah untuk kegiatan ekonomi. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah. Memperoleh pembinaan pengelolaan sampah.

Sedangkan kewajiban di Pasal 10 yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya dan energi serta menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

Dalam Pasal 11 yakni setiap orang atau badan wajib mengurangi sampah. Sedangkan pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Wali Kota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah atau pemanfaatan kembali sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.

Dalam BAB XVI juga diatur masalah Ketentuan Pidana. Dalam pasal 35 ayat 1 disebutkan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda Rp10 juta. Dan setiap badan yang melanggar Pasal 32 dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda Rp50 juta.(wol/mrz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN