Demokrat dan PKS Curiga Duit Korupsi Jiwasraya Buat Pemilu

(foto: Media Indonesia)

JAKARTA, Waspada.co.id – Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi menyerahkan usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Jiwasraya ke pimpinan DPR RI, Selasa (4/2). Usulan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan, pembentukan Pansus guna mengusut larinya dana hasil korupsi dalam tubuh perusahaan pelat merah itu.

“(Kami) Mencium kasus kriminal ini Jiwasraya ini ada nuansa politik di dalamnya. Kita tidak hanya menyoalkan berapa dana yang telah dimanipulasi di dalam kasus Jiwasraya, tetapi kami juga ingin menggali lebih lanjut lebih dalam dana ini sebetulnya dulu dipakai untuk apa saja,” ujar anggota dewan Dapil Nusa Tenggara Timur I itu di Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Menurut Benny, hasrat partainya untuk membuka tabir kasus Jiwasraya bukan hanya semata-mata karena demi mengembalikan dana nasabah. Melainkan ingin mencari tahu buat apa dana tersebut digunakan.

“Kita ingin melacak lebih jauh, dana ini dulu sebetulnya dipakai untuk apa. Kami mencium ada proses kejahatan ada proses untuk melakukan pembajakan di kasus Jiwasraya ini, mendapatkan uang begitu banyak dengan modus yang begitu canggih ya yang tadi disebut organized crime, tentu dengan maksud-maksud tertentu,” beber dia.

Advertisement

Menyangkut ada kaitannya dengan pihak Istana atau tidak, Benny mengaku akan digali lebih dalam pada saat proses penyelidikan.

“Kasus Jiwasraya ini bukan kasus kriminal biasa, bukan kasus korupsi biasa, kalau hanya kasus itu, ini ada korupsi biasa maka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum kepolisian kejaksaan dan KPK,” jelas dia.

Benny menyakini jika kasus ini tidak diungkap, maka akan muncul spekulasi bahwa dana tersebut digunakan untuk Pemilu 2019 lalu.

“Wah ini dulu dipakai untuk pemilu lah, macam-macam, kalau tidak ada kejelasan. Kita mau membuat jelas apa ini yang terjadi supaya tidak ada spekulasi dan prasangka-prasangka politik yang tidak produktif untuk bangsa dan negara,” tandasnya. (liputan6/ags/data2)