7 Polisi Dugem Crypton Hanya Dihukum Disiplin, LBH Medan: Itu Tidak Adil

Kepala Devisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Maswan Tambak.

MEDAN, Waspada.co.id – Kepala Devisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Maswan Tambak, sangat kecewa dengan hukuman disiplin yang diberikan kepada tujuh oknum polisi yang terbukti dugem positif narkoba.

Padahal, saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi sejumlah 9 butir. Diketahui, ke tujuh oknum polisi yang diamankan di Club Malam Krypton Room KTV karaoke Medan di antaranya, Briptu OMT, Briptu MSS, Bripda HRP, Bripda MARP, Bribda AF, Bribda JP, dan Bripda CKS.

Sebelumnya, Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, mengatakan ke tujuh polisi tersebut dikenakan sanksi disiplin karena barang bukti berupa 9 butir pil ekstasi bukan milik mereka.

“Ini adalah satu kekecewaan, dimana kami selaku Lembaga Bantuan Hukum Medan, kalau dari kasus ini sepertinya “hukum” tidak berlaku kepada polisi,” jelas Maswan, Selasa (18/2).

Maswan beranggapan kasus ini masih sangat ganjal dan aneh. Pasalnya, pihak kepolisian segampang itu mengatakan kalau barang haram tersebut bukan milik mereka.

Advertisement

“Bukti pil ekstasi sudah jelas ditemukan di room ktv mereka gunakan. Orang bisa menilai dengan kasat mata, bahwa itu pasti milik mereka, nah kalau mereka bilang itu bukan milik mereka seharusnya ada pembuktian secara hukum. Kalau hanya berkata tapi tidak ada pembuktian hukum, pasti banyak orang yang terkena kasus seperti ini dan berkata seperti itu juga,” tegasnya.

Di situlah seharusnya ke profesionalan polisi, lanjut Maswan, dalam lidik dan sidik di kasus ini. Ya jadi menurutku kalau hanya hukum disiplin saja, yah mohon maaf kalau ke depannya oknum oknum polisi melakukan hal-hal yang sama.

“Atau nanti kita lihat lah di pengadilan negeri itu banyak orang yang hanya memiliki sedikit narkotika di pidana. Masa gara-gara polisi hanya dihukum disiplin itu pasti sudah tidak fair.

Atau kalau memang sama-sama diberlakukan, setiap masyarakat memiliki jumlah yang sekian tidak usah di pidana biar sama sama fair,” ucapnya.

Kepala Divisi itu menambahkan, ketika masyarakat mengosumai sedikit, dikenakan pidana, tiba-tiba polisi begini hanya dijatuhkan disiplin. Artinya apa, keadilan tidak tercapai, kepastian hukum tidak tercapai, kalau bicara kemanfaatan hukum sudah pasti tidak tercapai. Artinya ketiga manfaat hukum tidak tercapai, pastinya ada proses hukum yang salah di sini.

“Bagaimana mungkin oknum lembaga hukum melanggar hukum, ketika aparat hukum melanggar hukum seharusnya harus ada ketegasan hukum,” pungkasnya.(wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN