Yasonna Tegaskan Tak Akan Lindungi Buron KPK Harun Masiku

Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly (Foto: Okezone)
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, tak mungkin dirinya melindungi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku. Dia menegaskan, belum ingin melakukan harakiri politik.

Pembentukan tim independen ini, Yasonna ingin mematahkan anggapan tersebut. Ia ingin ada transparansi dalam menguak keterlambatan delay sistem informasi kepulangan Harun Masiku ke Tanah Air.

“Tapi kan saya mau supaya betul-betul transparan kan, yang saya enggak suka ada orang berasumsi seolah-olah saya itu melindungi, bukan melindungi,” ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

“Saya kira intelektualitas saya bukan belum seperti itu tololnya. Saya belum ingin melakukan harakiri politik, saya kira hanya soal-soal begitu terlalu tolol saya. Saya fikir saya setolol itu enggak sampai segininya,” imbuhnya.

Yasonna berharap pembentukan tim independen bisa lebih fair dalam mengusut persoalan tersebut. Bahkan, setelah dirinya mencopot Ronny Sompie, Plh Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting langsung ditugaskan mengusut keterlambatan delay sistem kepulangan Harun Masiku.

Advertisement

“Makanya saya bilang bentuk tim independen. Lebih fair,” ujar Yasonna.

Sementara Yasonna tak mau pusing ihwal keputusan Ombudsman yang enggan bergabung dalam tim independen. Sebab, beberapa lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Cyber Bareskrim Polri siap bergabung tim independen.

“Tadi saya ketemu BSSN. Dia mau di belakang, sudah mengirimkan ahli. Saya bilang oke masuk. Bareskrim cyber, kalau Ombudsman tidak mau ya enggak usah,” ujarnya.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Saat ini, Harun Masiku berstatus buron.

Namun, sebelumnya ada kesimpangsiuran informasi keberadaan Harun Masiku yang disampaikan Yasonna dan Ronny Sompie yang kala itu masih menjabat Dirjen Imigrasi.