Reses Titik ke 5, Zulhijar: Jangan Sikit-sikit Salahkan Bupati

foto: Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Zulhijar, reses titik ke lima di Kelurahan Pekan Selesai, Dusun XI, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.
Iklan

LANGKAT, Waspada.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Zulhijar, melaksanakan reses titik ke lima di Kelurahan Pekan Selesai, Dusun XI, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat.

Dalam agenda reses terakhir masa sidang I Tahun 2020 itu bertemakan “Dengan Pelaksanaan Reses Mewujudkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Turut hadir Camat Selesai, Dinas Sosial, Dinas Perkim, dan Dinas PU.

Dalam pemaparannya, Zulhijar menyampaikan di hadapan 100 warga yang hadir bahwa untuk kesejahteraan dan pembanggunan secara merata seperti infrakstruktur, bantuan rehab rumah maupun bantuan dalam versi apapun baik yang bersumber dari APBD maupun dari pusat harus dibuka secara gamblang.

“Untuk bantuan Pemerintah Kabupaten Langkat mengenai anggaran -anggaran dari dinas PU, Perkim, maupun Dinas Sosial harus diketahui masyarakat. Sehingga penyalurannya tepat sasaran dan transfaran,” ujarnya.

Zulhijar menjelaskan, bila selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui seperti Dinas Perkim ada bantuan bedah rumah.

iklan

“Oleh karena itu, diminta dari Dinas Perkim untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang adanya bantuan bedah rumah tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhijar dari Fraksi Partai Gerindra itu mengaku untuk bantuan dari Dinas Sosial masih banyak warga yang hadir di sini hanya mengetahui PKH saja atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

“Padahal, ada bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan itu banyak warga yang tidak mengetahui maka dari itu dari Dinas Sosial untuk menjelaskan dengan singkat padat saja,” akunya.

“Oleh karena itu kepada masyarakat yang hadir mengikuti reses ini agar jangan selalu menyalahkan Bupati Langkat. Sebab, semua bantuan itu ada di setiap dinas-dinas di Kabupaten Langkat,” sambungnya.

Zulhijar juga menyanyangkan masih adanya jalan di Kecamatan Selesai hampir 10 tahun dalam kondisi rusak tanpa adanya perbaikan dari Dinas PU Kabupaten Langkat.

“Namun, saya kecewa terhadap Kepala Dinas PU Langkat tidak dapat hadir memberikan penjelasan terkait jalan rusak tersebut kepada masyarakat. Jadi gimana mau adanya pemerataan pembanggunan jika kepala dinasnya tidak mau hadir saat kita undang dalam acara reses ini,” ketusnya.
Sementara itu, Ahmat Pian Koordinator PKH dari Dinas Sosial Langkat mengatakan bagi masyarakat yang tidak mampu dan ingin menerima bantuan dari PKH mendaftarkan diri ke kantor desa atau ke kelurahan. Sehingga bantuan dapat diberikan.

Tetapi, jika ada masyarakat mampu malah menerima bantuan PKH bisa mendapat sangsi pidana karena menyalahi UU yang berlaku. Pasalnya yang menerima bantuan PKH orang yang benar-benar tidak mampu.

“Jadi jagan coba-coba bagi masyarakat yang sudah mampu membuat lapiran palsu agar dapat menerima bantuan PKH. Hukumannya pidana dan bisa dipenjara,” pungkasnya.(wol/lvz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan