Beranda Sumut Rakor DBH Kelapa Sawit, Pemprovsu Usul Revisi UU 33/2004

Rakor DBH Kelapa Sawit, Pemprovsu Usul Revisi UU 33/2004

0
Rakor DBH Kelapa Sawit, Pemprovsu Usul Revisi UU 33/2004
foto: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu

PEKANBARU, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah agar Sumut memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari pusat.

Usulan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Dr Hj R Sabrina mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada rapat koordinasi (Rakor) Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit Bagi Provinsi Penghasil Kelapa Sawit di Hotel Grand Central Pekanbaru, Sabtu (11/1).

Menurut Sabrina, rakor ini digelar karena selama ini pesatnya perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia dinilai baru berdampak positif bagi penerimaan nasional, belum bagi penerimaan daerah. Padahal, pemerintah daerah terus mendapatkan tekanan dan permasalahan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang memerlukan biaya dalam penanggulangannya.

“Dari total luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,3 juta hektar, 66% merupakan perkebunan Besar Negara (PTPN) dan Perkebunan Swasta hanya 34%, yang mempakan perkebunan rakyat, dengan volume ekspor CPO 3,6 juta ton/tahun dengan nilai FOB 3,4 juta dolar AS, namun belum memberikan kontribusi berarti pada pembangunan daerah,” ujar Sabrina.

Pemprovsu pun mengusulkan azas keadilan bagi daerah sentra perkebunan sawit perubahan terhadap UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kemudian pemerintah perlu mengubah PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dengan menambah parameter Indeks Luas Perkebunan sebagai komponen perhitungan Dana Perimbangan.

Pemprovsu juga berharap Pajak Ekspor CPO yang diberlakukan untuk menjaga ketersediaan CPO atau minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri dan mendorong industri hilir, semestinya dikembalikan untuk membangun infrastruktur daerah perkebunan sawit di Sumut.

“Sudah lima presiden kami usulkan ini, Pemprovsu sejak tahun 1991 telah berupaya dalam mengajukan usulan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh pendapatan daerah dan Dana Perimbangan. Semoga yang terakhir ini membuahkan hasil,” harapnya.

Rakor diikuti 21 provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia, di antaranya Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung. Gubernur Riau Syamsuar berharap dapat dirumuskan dan disepakati usulan persentase pembagian DBH Sawit antara pemerintah pusat dengan provinsi penghasil sawit. (wol/aa/data2)

editor AUSTIN TUMENGKOL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here