Penyusunan Omnibus Law Diharapkan Tak Tinggalkan Aspek Filosofis & Sosiologis

Chudri Sitompul (Foto: Okezone)
Iklan
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudri Sitompul meminta agar pembahasan Omnibus Law tidak meninggalkan aspek filosofis dan sosiologis. Pasalnya, dalam penyusunan undang-undang (UU) tidak melulu soal legalitas yuridis saja.

Ia menjelaskan, pada prinsipnya usulan omnibus law yang tengah dibahas pemerintah merupakan hal yang baik. Namun, ia mengingatkan agar penyusunan UU yang terdiri dari berbagai aspek itu tidak berdampak pada kekacauan dan tumpang tindih hukum nantinya.

“Misalnya perizinan, investasi, itu kan berkaitan dengan UU Pokok Agraria. Kalau investor asing bisa diberikan HGU (Hak Guna Usaha) atau HGB (Hak Guna Bangunan), yang substansinya itu bertentangan dengan UU Agraria mengenai HGB dan HGU,” ujar Chudri kepada Okezone, Rabu (22/1/2020).

Kalau misalnya di UU Agraria dicabut mengenai ketentuan HGB dan HGU, akibatnya bukan hanya kepada investor saja, namun juga berakibat kepada pemegang hak yang masih eksis.

“Misalnya, Anda punya HGB, dicabut karena kepentingan investasi, bagaimana kepastian hukum terhadap sertifikat HGB yang Anda pegang itu?,” imbuhnya.

iklan

Chudri menilai, penyusunan Omnibus Law berpotensi membuat kekacauan dalam pelaksanaan UU. Terlebih, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar penuyusunan Omnibus Law bisa dirampungkan dalam 100 hari.

Menurut dia, Omnibus Law juga berpotensi bisa bertentangan dengan aspek folisofis. Ia pun mencontohkan seperti kasus penghapusan sertifikat halal yang tengah menjadi polemik di masyarakat.

“Misalnya, ramai itu sertifikat halal, nanti diusulkan rencananya tidak ada lagi ketentuan sertifikat halal. (Sertifikat halal) nanti diserahkan ke produsen dan nanti mau mencantumkan halal atau tidak itu diberikan kepada produsennya. Tapi kan dari masyarakat itu sensitif dan jangan sampai dari aspek sosilogisnya bermasalah,” jelasnya.

Chudri mengingatkan agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham terus menyempurnakan desain Omnibus Law agar tak ada lagi pasal-pasal yang menjadi polemik di masyarakat. Pencabutan UU itu jangan sampai tumpang tindih. Misal, pasal yang mau dicabut soal persenjataan, maka berkaitan dengan UU Keuangan Negara.

“Maksud saya, jangan satu pasal di dalam satu UU dicabut, tapi pasal di UU yang lain masih berlaku. Jangan sampai terjadi keadaan seperti itu. Nanti bisa-bisa terjadi kekacauan hukum di dalam pelaksanaan tumpang tindih,” ujarnya.

Iklan