Hitung IHK, BPS Gunakan Metode Ini

Foto: Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumut, Dinar Butar-butar (Istimewa)

MEDAN, Waspada.co.id – Sebagai dasar penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2018.

Penggunaan SBH 2018 tersebut mulai dilakukan pada penghitungan IHK Januari 2020 dalam menentukan inflasi atau deflasi.

Disampaikan Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Sumut, Dinar Butar-butar menuturkan angka inflasi yang dirilis setiap awal bulan dihitung berdasarkan perubahan IHK.

“Dalam proses pemutakhiran tahun dasarnya dilaksanakan Survei Biaya Hidup pada tahun 2018. Sehingga penyajian IHK tahun 2020 sudah menggunakan tahun dasar 2018=100,” tuturnya.

Dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi landasan dilakukannya pemutakhiran tahun dasar penghitungan IHK. Selama ini menggunakan SBH 2012 dan mulai tahun ini menggunakan SBH 2018.

Advertisement

“perkembangan waktu dan teknologi merubah pola konsumsi masyarakat. Tahun 2012, teknologi untuk akses internet terbatas, umumnya melalui personal komputer atau warnet. Namun sekarang internet dengan mudah diakses semua orang melalui handphone,”
jelasnya pada sosialisasi Pemutakhiran Diagram Timbang IHK Berdasarkan Survei Biaya Hidup 2018, di Kantor BPS Sumut,Kamis (29/1).

Terbukanya akses informasi masyarakat menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Ketika pola konsumsi masyarakat berubah, perlu dilakukan pemutakhiran paket komoditas (barang dan jasa) yang dikonsumsi masyarakat dalam penghitungan angka inflasi. Agar angka inflasi yang dihasilkan lebih relevan.

Secara nasional ada pengurangan jumlah komoditas yang dihitung, dari 859 komoditas menjadi 835 komoditas. Sementara untuk kota-kota yang masuk IHK, akan mengalami pertambahan maupun pengurangan.

“Kalau secara nasional, jumlah komoditas yang dihitung mengalami penurunan. Tetapi untuk kota IHK, ada yang ditambah dan ada juga yang dikurangi. Termasuk yang di Sumut,” kata Dinar.

Jumlah komoditas SBH 2018 untuk kota Medan, berkurang dari 399 menjadi 378 komoditas. Sementara tiga kota lainnya naik, seperti Sibolga menjadi 340, Pematangsiantar 369 dan Padangsidempuan 359. Sedangkan untuk Kota Gunungsitoli jumlah komoditasnya 284.

Selain dilakukan pemutakhiran diagram timbang untuk mengukur IHK juga dilakukan pemutakhiran Nilai Tukar Petani (NTP).

“Ada beberapa perubahan dalam penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2018, seperti pertambahan jumlah sampel. Kemudian penghitungan nilai yang dibayar petani menggunakan hasil survei sendiri dan tidak lagi berdasarkan Susenas,”tandasnya.(wol/rls/data3)