Gerindra Pertanyakan Alasan Pemko Medan Cabut Perda Pinjaman Daerah

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan bagaimana sebenarnya metode atau langkah konkrit dan strategi Pemerintah Kota Medan dalam menyikapi pencabutan Perda 1/2013 tentang Pinjaman Daerah. Pasalnya sejak diberlakukannya perda tersebut, tidak diketahui berapa total pinjaman daerah yang dilakukan Pemko Medan dan berapa yang sudah dibayarkan.

“Mohon penjelasan saudara Plt Wali Kota disertai dengan data yang konkrit,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Siti Suciati, saat membacakan pandangan umum fraksi tentang Pencabutan Ranperda 1/2013 Pinjaman Daerah di ruang sidang paripurna, Senin (13/1).

Fraksi Partai Gerindra juga mempertanyakan apakah Pemko Medan sudah memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat.

“Bagaimana dengan kemungkinan potensi penerbitan oblisasi daerah oleh Pemko Medan? Mohon penjelasannya saudara Plt Wali Kota,” lanjut Uci.

Masih dalam pandangan umum yang dibacakan Siti Suciati, Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan sempat menyinggung bagaimana peningkatan perekonomian rakyat di Kota Medan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Medan kurun waktu 7 tahun sejak berlakukannya Perda 1/2013 tersebut.

iklan

Sebab, faktanya Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa perekonomian rakyat masih jauh dari harapan dan begitu juga dengan pelayanan kesehatan di Kota Medan yang sangat belum maksimal dan masih jauh bertaraf internasional.

“Fraksi Gerindra juga mengimbau kepada Pemko Medan agar dana pinjaman tersebut nantinya benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur di Kota Medan, serta peningkatan pelayanan publik dan kesehatan yang maksimal dan bertaraf internasional. Sehingga dana pinjaman tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Kota Medan,” ujarnya sembari meminta tanggapan Plt Wali Kota Medan.

Pada keterangan akhirnya, Fraksi Partai Gerindra berharap dengan dicabutnya Perda 1/2013 tentang Pinjaman Daerah ini, dapat menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan infrastruktur serta pelayanan publik dan kesehatan di Kota Medan.(wol/mrz/data3)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan