JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberi tanggapan soal Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 yang tidak melarang bekas terpidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Mahfud mengatakan, aturan dalam PKPU tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya memang putusan MK-nya begitu sih. Kalau mau menggugat ya putusan MK, jangan PKPU-nya,” ujarnya di Gedung KPK,Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan melarang bekas terpidana korupsi mencalonkan diri dalam Pilkada. Hal itu karena ada novum baru, yakni calon kepala daerah yang sudah ditahan karena kasus korupsi tapi masih bisa memenangkan kontestasi.
Salah satu contohnya adalah Bupati Kudus Muhammad Tamzil. Ia ditangkap tangan KPK karena diduga menerima hadiah atau janji pengisian jabatan pada 2019. Sebelumnya, Tamzil merupakan bekas napi korupsi yang bebas pada 2015. Ia akhirnya mencalonkan diri di Pilkada Kudus 2018 dan terpilih, lalu akhirnya kembali ditangkap KPK tahun 2019.
Mahfud menganggap kasus Bupati Kudus tidak bisa dijadikan dasar untuk menolak PKPU tersebut. “Itu soal lain sih, itu kasus bukan peraturan. Kalau PKPU itu kan peraturan,” tandas dia.
Sebagaimana diberitakan, KPU tidak melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019.
Pasal 4 huruf h PKPU 18/2019 mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.
“Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak,” demikian bunyi Pasal 4 huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2019.
Kendati demikian, KPU menyerahkan larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri kepada partai politik. Parpol diimbau menyeleksi bakal calon mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
Hal yang sama juga diatur bagi bakal calon perseorangan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3A angka (3) dan (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2019.
Pasal 3A angka (3) berbunyi: “Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”
Pasal 3A angka (4) berbunyi: “Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.”
Discussion about this post