Pemangkasan Hukuman Idrus Marham Dinilai Runtuhkan Citra MA

Gedung Mahkamah Agung
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Indonesian Corruption Watch (ICW) berpandangan bahwa pemangkasan hukuman terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham dapat berdampak pada citra Mahkamah Agung (MA) di mata publik. Sebab, pemangkasan hukuman Idrus Marham dinilai ICW tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Demikian diungkapkan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menanggapi dikabulkannya kasasi Idrus Marham terkait perkara korupsi kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. ‎Dengan dikabulkannya kasasi tersebut, hukuman Idrus Marham dipangkas dari lima tahun penjara menjadi dua tahun bui.

“Tak salah jika banyak pihak menilai pengurangan hukuman bagi Idrus Marham dipastikan akan meruntuhkan citra MA di mata publik. Sebab, sebagai pihak yang terdampak langsung akibat kejahatan korupsi masyarakat menantikan putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan,” kata Kurnia saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (4/12/2019).

ICW menyoroti adanya perbedaan yang signifikan dalam putusan perkara Idrus Marham di tingkat pertama, banding, hingga kasasi.‎ Dimana, putusan MA yang mengurangi hukuman bagi Idrus Marham selama tiga tahun berbeda jauh dengan putusan sebelumnya di tingkat banding atau Pengadilan Tinggi DKI.

“Karena dua tingkat pengadilan sebelumnya (judex factie) telah secara tegas menyebutkan bahwa yang bersangkutan terbukti menerima suap Rp 2,25 milyar. Malah, pada tingkat banding hukuman yang bersangkutan diperberat menjadi 5 tahun, yang sedari awal pada tingkat Pengadilan Negeri hanya 3 tahun penjara,” ujarnya.

iklan

ICW meminta MA berbenah dalam mengambil keputusan terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. ICW berharap ada kesamaan visi antara KPK dengan MA dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi.

‎”Semestinya jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan korupsi tidak ada lagi pengurangan-pengurangan hukuman. Bahkan akan lebih baik jika diberikan hukuman maksimal,” ucapnya.
Sekadar informasi‎, awalnya Idrus Marham divonis tiga tahun penjara di tingkat pertama atau Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Idrus Marham terbukti bersalah karena menerima suap terkait proyek PLTU Riau-1 bersama-sama Eni Maulani Saragih.

Kemudian, Idrus Marham melalui pengacaranya mengajukan banding.‎ Namun di Pengadilan Tinggi DKI, Idrus justru diperberat hukumannya menjadi 5 tahun bui. Lantas, Idrus mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Idrus Marham lebih tepat diterapkan dengan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Sebab, Idrus dianggap telah menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar untuk mengetahui perkembangan proyek tersebut melalui bekas Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

Iklan