Mantan Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun, Ini Kata Ketua DPR

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto : Okezone.com/Heru Haryono)
Iklan
agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan agar mantan terpidana kasus korupsi diberikan jeda waktu lima tahun untuk bisa ikut Pilkada.

Terkait hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, semua pihak harus menghormati putusan tersebut.

“Artinya kita harusnya menghormati putusan yang sudah dilakukan oleh MK,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Menurut Puan, untuk penyaringan calon kepala daerah sebaiknya terlebih dahulu melihat rekan jejaknya. Hal itu agar mantan koruptor yang belum melebihi jeda 5 tahun usai bebas dari hukuman tidak maju pilkada.

“Untuk pilkada ke depan ini, bukan hanya pilkada ke depan, pilkada yang akan datang itu tentu saja artinya semua partai politik harus melihat rekam jejak calon-calonnya. Apakah kemudian sudah melewati jeda 5 tahun terkait hal-hal yang seperti itu,” ujarnya.

iklan

Ketua DPP PDIP itu memastikan, partainya juga akan menghormati dan mematuhi keputusan yang sudah dikeluarkan MK tersebut.

“Kita akan hormati itu. Saya rasa mekanisme di internal PDIP akan mengikuti keputusan MK tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014.

Uji materi tersebut diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Mereka menggugat terkait pencalonan mantan terpidana kasus korupsi dalam Pilkada.

Iklan