Mahfud MD Sebut Ada Pasal Titipan, DPR: Mungkin Pengalaman Pribadi

agregasi

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa turut berkomentar mengenai ucapan Menkopolhukan Mahfud MD yang menyebutkan masih ada pasal titipan dalam penyusunan undang-undang (UU).

Menurut Desmond, pernyataan yang dilontarkan oleh Mahfud tersebut justru mengkonfirmasi adanya titipan dari pemerintah.

“Ada betulnya. Berarti ini hari ini kan banyak koalisi pemerintah, berarti pemerintah menitipkan pasal-pasal pemerintah di gol-kan kan,” kata Desmond dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (23/10/2019).

Politikus partai Gerindra tersebut menilai apa yang dipaparkan oleh Mahfud merupakan pengalaman pribadi sewaktu menjadi anggota DPR lalu. Diketahui Mahfud pernah menjadi anggota DPR RI 2004 – 2007 silam.

“Berarti Pak Mahfud ini di samping apa yang disampaikan terkait titipan pemerintah terhadap partai partai koalisinya, termasuk juga ada pengalaman pribadi. Dulu ada pasal titipan, beliau dititipin orang yang beliau perjuangkan,” tutur Desmond.

Lebih lanjut Desmond menganggap dengan adanya ucapan Mahfud maka muncul asumsi terkait makna kata ‘titipan’ dalam penyusunan UU. Padahal sejatinya dalam penyusunan UU memang merupakan titipan tiap fraksi partai politik.

“Hampir semua anggota dewan kalau bicara titipan itu mengikuti fraksinya. Jadi apa yang diomongin Pak Mahfud dalam konteks titipan bisa enggak negatif, bisa negatif kan,” tukasnya.
Diketahui sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut proses pembuatan undang-undang (UU) masih kacau.

“Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada,” kata Mahfud.

Dia tak menjelaskan aturan mana yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan UU hingga peraturan daerah (perda) masih bisa dipesan. Aturan dibentuk berdasarkan keinginan orang tertentu yang mensponsori.

Selain itu, saat ini banyak pihak yang mengeluhkan soal peraturan yang tumpang tindih. Hal ini membuat pemerintah memutuskan membuat omnibus law dengan membuat UU mengenai satu isu besar yang dapat mencabut beberapa UU sekaligus.