KPU: Koruptor Mestinya Dilarang Ikut Pilkada

Ketua KPK, Agus Rahardjo (Antara)
Iklan

JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyesalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menerbitkan peraturan yang membolehkan mantan narapida korupsi mencalonkan diri dalam pilkada serentak tahun 2019.

“Ya, prihatin saja. Kalau orang pernah jadi koruptor, apalagi terpidana, dalam perjalanannya kita tahu yang orang sebut mentalitasnya seperti apa, kok masih dipertahankan. Kan mestinya tidak,” kata Agus di kantornya, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Agus mengingat bahwa KPU dahulu pernah membuat peraturan yang melarang koruptor menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu, meski peraturan itu akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sekarang KPU malah membuat peraturan yang membolehkan koruptor menjadi kontestan dalam pilkada sebagai kandidat gubernur, wali kota atau bupati.

“Jadi, untuk pencalonan berikutnya mestinya dilarang. Mestinya aturan itu harusnya konsisten,” katanya.

KPU menerbitkan Peraturan tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020. Dalam PKPU itu, mantan terpidana korupsi tidak dilarang maju dalamPilkada 2020.

iklan

PKPU itu tercatat dengan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU itu ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Dalam Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. Bunyi Pasal 4 ayat H masih sama dengan instrumen sebelumnya, yakni PKPU Nomor 7 tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana. Bukan bekas bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Kendati masih mengakomodasi mantan koruptor, KPU menambahkan satu pasal dalam PKPU yang mengimbau partai politik mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. Aturan itu dituangkan dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4. (vivanews/ags/data3)

Iklan