Pungli Dana Bos, Petinggi K3S Dituntut 1,2 Tahun

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Tiga terdakwa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Gebang Langkat, dituntut penjara 1 tahun 2 bulan di Pengadilan Negeri Medan, setelah terbukti melakukan pungli Dana Bos di 31 SD senilai Rp72 juta.

“Menuntut ketiga terdakwa dengan penjara selama 1 tahun 2 bulan. Dengan denda Rp50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan,” tutur Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrik Sipahuta, di ruangan Cakra IX, Senin (25/11).

Ketiga terdakwa tersebut, Ketua K3S Nurmalinda Bangun, Sekretaris K3S Bakhtiar, dan Bendahara K3S Agus Prayitno.

JPU menjelaskan, dalam pertimbangan hal yang memberatkan karena terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal yang meringankan para terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan.

Lebih lanjut, dalam dakwaan JPU menjelaskan, awal kejadian terjadi pada anggaran 2019 dimana APBN dianggarkan dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperuntukan untuk SD, SMP dan SMA/SMK.

Advertisement

Bahwa di 2019, penerimaan dana BOS untuk kebupaten Langkat ada 581 Sekolah Dasar Negeri dengan total seluruhnya sebesar Rp15.439.200.000.

Sedangkan khusus untuk Kecamatan Gebang ada 31 SD yaitu SD Negeri 056634 Air Tawar, SD Negeri 056025 Bukit Salak, SD Negeri 056023 Pasiran Paluh Manis, SD Negeri 050768 Air Hitam, SD Negeri 053991 Pasar Rawa, SD Negeri 050763 Gebang, SD Negeri 057227 Kebun Kelapa, SD Negeri 056635 Pasiran Air Hitam

“Untuk SD Negeri 058120 Bangun Sari, SD Negeri 050765 Gebang, SD Negeri 054947 Bukit Gereja, SD Negeri 054943 SImpang Limun, SD Negeri 056636 Kelantan, SD Negeri 050767 Perkebunan Serapuh, SD Negeri 057226 Pondok Mangga, SD Negeri 054948 Cinta Rakyat, SD Negeri 056026 Tangkahan Batak,” ungkapnya.

Selanjutnya SD Negeri 054945 Desa Dogang, SD Negeri 050770 Paya Bengkuang, SD Negeri 057225 Lorong Siku, SD Negeri 056024 Balai Gajah, SD Negeri 053992 Kwala Serapuh, SD Negeri 057761 Kwala Gebang, SD Negeri 057763 Jambur Labu, SD Negeri 056633 Gang Mangga, SD Negeri 050764 Gebang, SD Negeri 053990 Paluh Manis, SD Negeri 054944 Bukit Mengkirai, SD Negeri 050766 Padang Langkat, SD Negeri 054929 Kampung Baru dan SD Negeri 054946 Sangga Lima.

“Dengan jumlah siswa sebanyak 4.495, sehingga total penerimaan dana BOS untuk SDN yang ada di Kecamatan Gebang sebesar Rp719.200.000,” tutur Hendrik.

Bahwa dari 31 Kepala SD Negeri yang ada di Kecamatan Gebang tersebut, dibentuk organisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang disingkat dengan sebutan K3S.

“Terhadap adanya bantuan pemerintah untuk SD berupa BOS, maka terdakwa Nurmalinda bersama dengan Agus dan bersepakat untuk mengkoordinir para kepala SDN penerima dana BOS di Kecamatan Gebang untuk dikutip dana-dana,” jelas Hendrik.

Pengutipan ini guna pembelian berupa plang sekolah, spanduk bebas pungutan, buku kegiatan ramadhan, penggandaan naskah soal ujian tengah semester, penggandaan naskah soal ujian akhir semester, penggandaan naskah soal ujian try out kelas 6, foto bupati dan wakil bupati Kabupaten Langkat, buku Agama Islam kelas 5 , buku matematika kelas 4, buku matematika kelas 2, penggandaan kertas rapot.

Bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tidaklah dapat dibenarkan, karena berdasarkan lampiran Peraturan Mendikbud RI No 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, pada BAB IV Penggunaan Dana, disebutkan bahwa penggunaan BOS Reguler di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Reguler Kepala Sekolah, guru dan Komite Sekolah.

“Sehingga perbuatan ketiga terdakwa yang membuat keputusan dan kesepakatan sendiri dalam menentukan penggunaan dana BOS masing-masing sekolah merupakana perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan,” tutur Jaksa.

Selanjutnya pada triwulan I, dana BOS akan direalisasikan dengan cara ditransfer kerekening masing-masing sekolah SD penerima dana BOS di Kecamatan Gebang.

Akan tetapi sebelum pencairan, ketiga terdakwa telah mengambil SP2D yang selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing kepala SDN penerima dana BOS tersebut.

“Sebelum diberikan SP2D tersebut pada tanggal 6 Mei 2019, ketiga terdakwa sepakat untuk mengadakan rapat dengan Kepsek SDN penerima dana BOS se Kecamatan Gebang dan berkumpul di Sekolah Dasar Negeri 050765 Gebang Kecamatan Gebang,” tutur Jaksa dari Kejati ini.

Dalam pertemuan tersebut ketiga terdakwa memerintahkan agar seluruh kepala sekolah menyetorkan kewajiban masing – masing sekolah kepada Agus dan Bakhtiar setelah Dana BOS telah dicairkan oleh para Kepala Sekolah.

“Bahwa rincian masing-masing penerimaan dana BOS yang disetorkan oleh masing-masing kepala Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Gebang kepada terdakwa Agus sebanyak Rp35.700.000. Dana yang dikumpulkan oleh terdakwa Bakhtiar adalah sebesar Rp36.750.000. Dengan total Rp72.450.000,” jelas Hendrik.

Bahwa ketiga terdakwa melakukan pengutipan dana BOS yang diterima oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Gebang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Ketiganya dinyatakan bersalah menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrik Sipahutar melanggar Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. (wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN