Massa Desak Polda dan Kejatisu Bebaskan “Masyarakat Adat”

MEDAN, Waspada.co.id – Gerakan masyararakat sipil Sumatera Utara yang terdiri dari elemen masyarakat adat, mahasiswa, petani, dan organisasi masyarakat sipil, unjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dalam aksinya, para demonstran mendesak agar Poldasu dan Kejatisu segera membebaskan korban dari tindakan kriminalisasi masyarakat desa, Jhoni Ambarita dan Thomson Ambarita.

Manager Advokasi Dan Kampanye, Roy Lumban Gaol, mengungkap konflik bermula pada 16 September 2019 lalu, saat masyarakat adat sedang berladang di wilayah adatnya, pihak keamanan perusahaan datang meminta warga berhenti berladang di wilayah adat yang diklaim masuk konsesi perusahaan.

“Bentrok dan tindakan saling pukul pun tidak dapat dihindarkan. Pihak perusahaan dan masyarakat adat pun saling melaporkan kejadian ke pihak kepolisian,” jelasnya, Kamis (29/11).

Selanjutnya pihak perusahaan dan masyarakat adat pun saling melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, lanjut Roy, masyarakat adat melaporkan penganiayaan terhadap masyarakat adat dan balita yang turut menjadi korban saat kejadian tidak disidik aparat kepolisian.

Advertisement

“Kepolisian justru menahan Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita atas laporan TPL yang mengadu dugaan penganiayaan orang atau benda. Keduanya ditangkap saat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita selaku pelapor dan saksi terkait tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh humas perusahaan,” tutur Roy.

Tidak hanya kebebasan, demonstran juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak secara profesional, dan imparsial dalam melakukan pengaman dalam perjuangan aksi- aksi yang dilakukan masyarakat adat.(wol/ryan/data3)

Editor: SASTROY BANGUN