MEDAN, Waspada.co.id – Momentum Hari Guru Komisi X DPR RI mendorong guru-guru memperbaiki kualitas diri terutama dalam penguasaan teknologi di tengah gempuran digitalisasi.
Anggota Komisi X DPR RI, dr Sofyan Tan, menuturkan bahwa di era industri 4.0, para murid sudah memiliki kesempatan untuk belajar lewat internet. Jika ini tidak diperhatikan sebagai kebutuhan, maka guru akan ditinggal.
“Jika guru gaptek atau tidak menguasai teknologi maka akan ditinggalkan oleh siswa, guru harus berfikir berubah, karena sudah berbeda zaman, sekarang murid sudah langsung bisa belajar dari internet,” tuturnya, Senin (25/11).
Hal tersebut merupakan suatu tantangan. Sehingga tuntutan untuk memperbaiki nasib guru dan jika misalnya kemampuan mengajar guru dan pengetahuannya tidak bertambah maka mereka akan tersingkir oleh kemajuan teknologi saat ini.
“Tentu jika kita melihat nasib guru PNS ataupun swasta yang sudah berkualitas, sudah jelas kesejahteraannya jauh lebih baik. Sedangkan untuk guru honorer memang sudah ada aturan, jika berusia 35 tahun bisa mengajukan menjadi PNS tapi dengan kriteria yang mampu sesuia dengan kompetensi yang ada,” ungkapnya.
Tentu, untuk mengatasi nasib guru honorer yang masih belum sejahtera sepenuhnya, kata dia, bukan tanggung jawab Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan saja tetapi juga merupakan tanggung jawab kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi.
“Saat ini menurut Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Sofyan Tan, kemenpan RB hanya memberi jatah 100 ribu guru PNS baru, yang bisa dimanfaatkan guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat.
Hanya Jumlah ini dinilai belum ideal mengingat, kebutuhan guru juga masih cukup tinggi,” jelasnya.
“Idealnya setidaknya ada 200 ribu guru baru yang direkrut setiap tahunnya tetapi keuangan negara tidak mencukupi. Inilah yang terus diperjuangkan,”terangnya.
Sofyan menambahkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan standar yang tinggi untuk merekrut guru honorer. Sebab, jika merekrut asal-asalan maka akan merusak kualitas pendidikan sementara kualitas pendidikan Indonesia masih rendah.
“Persoalan pendidikan bukan hanya nasib guru saja, tetapi juga banyak infrastruktur yang rusak sedikitnya ada 158 ribu ruangan rusak berat yang membutuhkan perbaikan. Sementara kemampuan dari keuangan negara hanya bisa bisa memperbaiki 25 ribu setiap tahun,” tambahnya.
“Untuk memperbaiki ruangan sekolah yang rusak dibutuhkan sekitar 6-7 tahun. Karena itu kita mengimbau agar perusahaan swasta memberikan perhatian terhadap masalah ini,” tandasnya.(wol/eko/data2)
Editor: SASTROY BANGUN
