MEDAN, Waspada.co.id – Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) pada Agustus lalu, PT Hanlim Power Indonesia (HPI) telah melaksanakan prastudi kelayakan (pre feasibility study).
Hasil prastudi kelayakan tersebut diserahkan Chairman Hanlim Power Coorporation (HPC) asal Korea Selatan (Korsel) Paul Han R Lee didampingi Presiden Komisaris PT HPI Aulia Pohan kepada Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi di ruang kerjanya, Jumat (15/11).
“Terima kasih telah memenuhi tenggat yang kita sepakati. Tentu banyak tindak lanjut yang harus kita kerjakan ke depan. Namun, kalau bisa saya menginginkan groundbreaking bisa terlaksana secepatnya. Kalau bisa lebih cepat kenapa tidak,†ujar Gubernur.
Edy meyakinkan bahwa dirinya akan memberikan dukungan penuh dan memastikan kerja sama pembangunan berjalan lancar. Hal ini lantaran pasokan energi memang sangat krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perwujudan agenda pembangunan Sumut.
“Kami memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. Kami ingin menarik investor ke sana, namun salah satu kendala agar nantinya kawasan tersebut beroperasi optimal adalah pasokan energi. Makanya, saya ingin ini terlaksana secepatnya. Jika ada hambatan dan kendala segera informasikan,†pesannya.
Aulia Pohan mengutarakan bahwa dukungan Gubernur memiliki arti penting dalam suksesnya rencana pembangunan PLTGU. Karena itu, pihaknya mohon bantuan dari segi regulasi dan lebih kepada political support, khususnya ke pusat nantinya.
Sebelumnya, Paul Han R Lee menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubsu. Sesuai dengan harapan dan permintaan Gubsu, groundbreaking yang awalnya dikaji dan direncanakan terlaksana pada awal tahun 2021 akan diupayakan terlaksana pada akhir tahun 2020.
Mewakili tim pengkaji pra studi kelayakan, Andi Akmal menyampaikan tindak lanjut penentuan lokasi definitif pembangunan di Batubara. Kemudian, pengajuan amandemen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sehingga proyek ini masuk dalam rencana umum pengadaan tenaga listrik nasional.
“Mudah-mudahan, akhir 2022 atau awal 2023, dua kali 800 Megawatt sudah akan hidup di Batubara, Pak Gubernur,†jelasnya. (wol/aa/data3)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post