Demokrat Tolak Usulan Presiden Dipilih Lewat MPR

Foto: Ilustrasi
Iklan

JAKARTA – Partai Demokrat secara tegas menolak usulan presiden kembali dipilih lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut mereka, memilih langsung kepala negara merupakan hak rakyat Indonesia yang tidak boleh dicabut.

“Sikap Demokrat dengan tegas menolak presiden kembali dipilih oleh MPR. Hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya tidak boleh dicabut dan dibatalkan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon kepada Okezone, Jumat (29/11/2019).

Ia membandingkan keterwakilan pimpinan MPR yang hanya berjumlah sembilan orang dengan ratusan juta penduduk yang memiliki hak suara menentukan pemimpinannya. Hal itu, kata dia, tentu tidak sebanding.

“Sederhananya dalam tataran praktik. Kalau presiden kembali dipilih MPR, yang menentukan itu ya hanya sembilan orang ketua umum partai di parlemen saja. Masak negeri berpenduduk 260 juta ini yang menentukan presidennya hanya sembilan orang saja,” ujarnya.

Pemilihan presiden melalui MPR merupakan sistem lama di era Orde Baru. Jansen menyatakan Partai Demokrat tidak ingin kembali ke zaman Orba yang di mana rakyat tidak mempunyai hak politik.

iklan

“Memilih langsung presiden inilah salah satu hak politik yang hilang di era Orde Baru. Masak kita mau mundur ke belakang lagi,” terangnya.

Jansen menyarankan agar kekurangan-kekurangan dalam sistem pemilihan presiden secara langsung diperbaiki ketimbang harus kembali ke sistem Orba.

“Kalau pemilihan langsung ini ada kekurangannya, ya kita perbaiki. Bukan ‘gebyah uyah’ dikembalikan ke MPR. Misalnya soal money politics atau politik berbiaya tinggi, yang kita perkuat ya lembaga pengawasannya. Memang ada jaminan kalau dipilih oleh MPR pasti akan bersih dari money politics?” katanya.

Nah kalau pemilu langsung dianggap membuat keadaan jadi panas seperti pilpres kemarin, president threshold-nya yang dikurangi sehingga bisa muncul banyak calon presiden. Selain masyarakat jadi punya banyak alternatif pilihan, juga tidak akan terbagi ke dua kelompok saja seperti kemarin,” tambah Jansen.

Selain itu, ia juga meminta agar sistem pemilu kembali dipisah. Dengan kata lain, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak digabung menjadi satu.

“Satu jenis pemilu saja sudah buat panas, apalagi dua jenis pemilu digabung,” ucapnya.

Sekadar informasi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul‎ Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengusulkan agar pemilihan presiden mendatang dikembalikan ke lembaga MPR. ‎

Menurut Said Aqil, pilpres yang dipilih secara langsung sejak 2004 lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat.

Demikian diungkapkan Said Aqil saat bertemu dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Rabu 29 November 2019.

Iklan