Dana Kelurahan Rawan Diselewengkan, DPRD: Awasi Bersama

Anggota DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution. (WOL Photo)

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, menilai sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130/2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan masih kurang maksimal. Pasalnya, masih banyak Aparatur Sipil Negera (ASN) yang ada di kelurahan belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya penggunaan dan desa/kelurahan.

“Karena tidak meratanya informasi soal penggunaan dana desa/kelurahan itu, banyak ASN yang kurang paham tupoksinya. Kita khawatir dalam pelaksanaannya, bakal terjadi pelanggaran hukum,” ujarnya kepada Waspada Online, Sabtu (30/11).

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dugaan penyelewengan anggaran yang jelas-jelas melanggar hukum, sebut politisi Gerindra ini, baiknya Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, memberikan bimbingan teknis kepada seluruh lurah secara komprehensif.

“Tujuannya memberikan pemahaman kerja dan juga pencehagahan korupsi dari kegiatan pengelolaan dana desa/kelurahan itu. Karena nominal yang bakal diterima kelurahan tidak sedikit lo, ratusan juta rupiah. Itu sangat rentan diselewengkan dengan berlindung dibalik laporan-laporan fiktif,” ketusnya.

Dikatakan, pemerintah pusat melalui APBN tahun anggaran 2019 menggelontorkan dana desa/kelurahan ke Pemko Medan sebesar Rp52 miliar. Diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah Rp2 miliar di 2020 mendatang, atau dengan kata lain Pemko Medan menerima Rp54 miliar.

Advertisement

“Di tahun yang sama (2020), Pemko Medan akan menyiapkan Rp46 miliar sebagai dana pendamping yang bersumber dari APBD. Sehingga masing-masing kelurahan mendapat jatah Rp600 juta. Ini yang perlu kita awasi bersama,” pungkasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN