JAKARTA, Waspada.co.id – Nama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Chandra Hamzah kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, kedua nama yang sudah melekat di telinga masyarakat itu dikabarkan akan menjadi calon bos di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ahok disebut akan mengambil peran di sektor energi. Santer dikabarkan, Ahok akan menjadi petinggi PT Pertamina (Persero). Sementara Chandra akan ditempatkan sebagai bos di BUMN sektor keuangan.
Respons berbagai pihak pun bermunculan atas pencalonan kedua nama tersebut. Bahkan, Presiden pun turut mengomentari Ahok yang diyakininya akan cocok mengisi jabatan bos di salah satu perusahaan pelat merah.
Kendati demikian, terdapat fenomena yang mencolok. Banyak pihak ternyata mengkritik munculnya nama Ahok dalam bursa Bos BUMN. Beberapa tokoh lembaga seperti Novel Bamukmin dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) terlihat memberikan respon negatif terhadap pengusungan Ahok.
Bahkan, Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) secara terang-terangan menolak apabila Ahok nantinya akan menjadi bos di Pertamina.
Adapula pihak yang meragukan kepantasan Ahok untuk diusung, seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang lebih menyarankan untuk mempertimbangkan kembali pencalonan Ahok.
Hal tersebut sangat berbeda dengan respons terhadap pengusungan Chandra yang cenderung positif, seperti penilaian beberapa pengamat yang merasa Chandra Hamzah dapat membenahi tata kelola BUMN.
Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko mengatakan, jika dilihat dari sisi prestasi, keduanya merupakan sosok yang memiliki kapabilitas tinggi dalam memimpin suatu perusahaan.
“Pak Ahok sebelum jadi wagub (wakil gubernur DKI Jakarta) kan pernah di bisnis, tetapi dia punya prestasi bagus dengan menjadi kepala daerah. Sementara, kita tahu sendiri Pak Chandra background-nya di hukum, punya prestasi dalam pemberantasan korupsi,” kata Chandra saat diwawancarai CNNIndonesia, Rabu (20/11).
Ahok memang pernah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 2012 hingga tahun 2014 sebelum akhirnya menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dari 2014 hingga 2017.
Selama menjabat, Ahok sempat melakukan kebijakan-kebijakan seperti penerapan e-budgeting dalam reformasi anggaran, melakukan pembenahan banjir Jakarta dengan normalisasi beberapa waduk dan kali, serta melakukan penataan ruang dengan relokasi beberapa wilayah seperti Kampung Pulo, Kalijodo, dan Bukit Duri.
Ia pun pernah diberikan penghargaan anti gratifikasi dari KPK dan sejumlah penghargaan dari Bappenas atas perencanaan serta capaiannya selama menjabat.
Sementara itu, Chandra Hamzah memiliki latar belakang hukum yang kuat dengan menjadi pengacara, ahli hukum, dan mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepemimpinan Chandra di bidang bisnis teruji saat ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 2014.
Menurut Danang, fenomena penolakan terhadap Ahok tak lari dari persoalan politik identitas. Landasannya, adalah sejarah gelap Ahok yang pernah dipenjara terkait kasus penistaan agama.
“BUMN ini soal kinerja, bukan politik identitas. Jadi (politik identitas) tidak relevan,” ungkapnya.
Menurut Danang, pengusungan keduanya telah memiliki ‘pesan anti korupsi’ yang dibutuhkan BUMN yang akhir-akhir ini kerap tersandung kasus korupsi di beberapa perusahaannya.
“Keduanya kan sosok yang dianggap anti- corruption champion. Sepertinya ini pesan yang disampaikan ke masyarakat bahwa BUMN akan merekrut orang yang memiliki integritas untuk anti korupsi,” ungkapnya.
Perlu Kemampuan Teknis
Sementara itu, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya beberapa pihak yang menolak pengusungan Ahok masih belum bisa melupakan sisi gelap dari masa lalunya.
“Menurut saya sekarang publik itu men-judge (menghakimi) kepada hal-hal seperti dosa masa lalunya, yang menjadi kontroversi di masa lalunya. Semua orang nyecer-nya kesitu, bukan kepada soal-soal teknikal,” kata Toto.
Toto pun merasa Ahok harus secepatnya memiliki program yang dapat menawarkan strategi transformasi untuk dapat memajukan perusahaan yang ia pegang nantinya. Pasalnya, ia menilai potensi penolakan yang tidak terkait dengan aspek teknikal dapat berpotensi menjadi beban berat pekerjaannya sebagai bos BUMN kelak.
“Yang saya takutkan kalau yang terjadi itu misalnya secara kompetensi korporasi dia cocok, tapi tiap hari diganggu aja sama demo dan sebagainya, yang bukan dalam kaitan soal korporasi BUMN namun “kontroversi” masa lalunya, kapan dia bisa fokus bekerja kalau seperti itu?,” ungkapnya.
Terlepas dari permasalahan penolakan Ahok, Toto juga merasa kedua calon bos masih belum dapat dikatakan memiliki kapabilitas untuk menjadi petinggi BUMN.
Menurutnya, dari sisi integritas ataupun pencapaian, Ahok dan Chandra memang patut dicontoh. Namun, untuk memegang tombak kepemimpinan di perusahaan pelat merah perlu menguasai sisi teknis perusahaan.
“Ada kaitan dengan pemahaman terhadap bisnis dari pelayanannya. Future bisnisnya itu harus mengerti. Misalnya, dia akan ditempatkan di pertamina, pertanyaannya dia memahami enggak teknikal aspeknya Pertamina?,” imbuhnya.
Toto mengingatkan seorang bos BUMN perlu memahami sisi teknis dan aspek pengembangan kemitraan bisnis. Ahok dan Chandra dinilainya belum tentu dapat memiliki kedua kriteria tersebut.
“Kalau hanya segi integritas saja, akan kurang. Aspek teknikalnya kan bisa eror juga dan itu penting. Misalnya, Pertamina kan korporasi yang lumayan kompleks secara teknologi, kalau mereka kurang memahami ini, bahaya juga,” pungkasnya. (cnnindonesia/ags/data2)
Discussion about this post