JAKARTA, Waspada.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama memperkuat pencegahan praktik korupsi. Agar tak terjadi penyimpangan, Kemendagri menggandeng KPK untuk menyisir penggunaan APBD di Pemerintah Daerah (Pemda).
“Ini kita lakukan dalam rangka pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah. Kita tahu tahun depan lebih kurang Rp800-an triliun anggaran akan ditansfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran sekaligus pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10).
Mantan Kapolri tersebut turut menjabarkan masukan-masukan KPK terkait pengelolaan anggaran di Pemda. Dikatakan, banyak masukan dari KPK dalam pembinaan dan pengawasan, di mana ada delapan elemen yang diintervensi atau diawasi mulai dari perencanaan, dana desa, manajemen aset, dan lainnya.
“Ini memberikan masukan yang sangat penting bagi jajaran Kemendagri nanti, terutama masukan rencana aksi tahun 2020,” ujar Tito.
Tito menegaskan pihaknya akan mengundang seluruh kepala daerah untuk menyinkronkan dan mengawasi, agar tak ada penyimpangan anggaran. Tak hanya itu, sinkronisasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah Program Prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ulangi di bulan Desember, kita akan lakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaannya, menyinkronkan sekaligus mengawasi tidak terjadi penyimpangan,” jelasnya.
“Saya kira dengan kerja sama ini, tolong beberapa daerah yang masih menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019 betul-betul penyerapannya tepat sasaran dan tolong kalau ada program-program rencana tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal juga dengan visi-misi Presiden,” sebut Tito lagi.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, juga mengungkapkan hal yang sama, terutama terkait fokus program prioritas Jokowi dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap Pemda.
“Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait infrastruktur, SDM, investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden. KPK juga akan fokuskan ke area itu,” jelas Alex. (wol/aa/mer/data2)
Editor AUSTIN TUMENGKOL
