Kasus Tipikor PDAM Tirtanadi Sidang Perdana

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang perdana terkait kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilakukan Kepala Bagian Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Cabang Deli Serdang, Mustafa Lubis, Kamis (31/10).

Diketahui, Mustafa bekerja sama dengan Kepala PDAM Tirtanadi Cabang Deli Serdang Asran Siregar dan Asisten Keuangan Zainal Sinulingga.

Mustafa dan Asran Siregar masing-masing sebagai Kabag Keuangan dan Kepala Cabang PDAM Tirtanadi cabang Deli Serdang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap buku rekening/ koran milik PDAM Tirtandi Cabang Deli Serdang.

Berdasarkan rekapitulasi cek yang ditanda tangani oleh Mustafa dan Asran Siregar terdapat beberapa cek yang jumlahnya tidak sesuai dengan usulan pembayaran dan voucher yang diajukan oleh Kabag Umum.

Lebih Lanjut, surat pernyataan tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainal Sinulingga yang bersangkutan mengakui bahwa telah melakukan pengambilan uang perusahaan secara tidak sah melalui penggelembungan cek mulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

iklan

Bahwa Mustafa pernah menandatangani cek yang tidak ada usulan pembayarannya dan juga pernah menandatangani cek yang dalam keadaan kosong. Dan tidak pernah memeriksa kembali terhadap cek yang ditanda tangani tidak memiliki usulan pembayaran dan cek yang dalam keadaan kosong.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang menyebutkan “ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, negara mengalami kerugian sebesar Rp203.218.828,- (dua ratus tiga juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (wol/ryan/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan