Istana: Mahasiswa Tidak Bisa Ancam Presiden!

Ali Mochtar Ngabalin. (Istimewa)
Iklan
agregasi

 

JAKARTA – Elemen mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan setelah pemerintah tak kunjung menerbitkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tenaga Ahli Deputi IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, bahwa mahasiswa tak bisa mengancam pemerintah. Pasalnya, pemerintah merupakan representasi negara.

“Ini yang saya awal bilang kalau, jangan main deadline. Nggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam!” ujar Ngabalin saat dihubungi, Senin (14/10/2019).

Ngabalin menyayangkan ancaman mahasiswa yang merupakan masyarakat intelektual bisa menyampaikan ancaman akan kembali turun ke jalan setelah pemerintah mengesahkan UU KPK.

iklan

“Jadi nggak bisa orang main ancam ke Presiden. Ini Kepala negara. Sementara kalau mahasiswa masyarakat intelektual. Pakai deadline itu tidak benar, dalam pola berpolitik, dalam hidup sebagai masyarakat intelektual,” imbuhnya.

Ngabalin belum mengetahui apakah pemerintah akan mencabut UU KPK. Menurut dia, penerbitan Perppu KPK merupakan kewenangan Jokowi sebagai Presiden.

“Sama sekali kami tidak mendapatkan info. Presiden memiliki kewenangan yang dalam UU, tidak bisa ada yang menggugat,” tandasnya.

Iklan