JAKARTA – Revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah disahkan oleh DPR. Dalam revisi itu salah satu poinnya adalah status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Merespon hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menjelaskan alasan pemerintah ingin pegawai KPK menjadi ASN agar sama dengan lembaga pemerintah lainnya.
“Ini supaya ada hope ya, kalau namanya ASN itu ada harapan, setelah pensiun ada (dana) pensiun,” kata Syafrudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Syarudin berujar saat ini masih ada waktu selama dua tahun untuk mengimplementasikan pegawai KPK menjadi ASN. Namun tidak melalui proses seleksi tetapi secara afirmasi.
“Tidak (seleksi), itu nanti ada affirmasi namanya,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020, Selasa (17/9/2019).
Berikut tujuh poin yang disepakati Baleg DPR bersama Pemerintah terkait revisi UU KPK:
A. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
B. Pembentukan Dewan Pengawas.
C. Pelaksanaan penyadapan.
D. Mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK.
E. Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.
F. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan.
G. Sistem kepegawaian KPK.
