Revisi UU KPK Disahkan, Laode Paparkan Kelemahan di Sisi Penindakan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif. (foto: suara)

JAKARTA – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan DPR. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut UU itu akan melemahkan tugas penindakan dari lembaga antirasuah.

“Jika dokumen yang kami terima via ‘hamba Allah’ (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/Pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK,” kata Laode kepada Okezone, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Laode pun merinci beberapa poin yang dianggap bisa melemahkan teknis penindakan ke depannya. Antara lain, Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum, penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin dewan pengawas.

“Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden. Komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK,” ucapnya.

Advertisement

Selain itu, poin yang melemahkan lainnya adalah status Kepegawaian KPK berubah drastis dan harus melebur menjadi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Laode, hal itu berpotensi besar mengganggu independensi KPK dalam mengusut suatu kasus.

“Masih banyak lagi detail-detail lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK,” kata Laode.