Revisi UU Disahkan, KPK Bentuk Tim Transisi

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
agregasi

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim transisi untuk mengkaji Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disahkan oleh DPR pada Selasa 17 September 2019 kemarin.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, tim itu nantinya akan melakukan analisis terhadap materi di RUU KPK yang telah disahkan di paripurna tersebut. Antara lain, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di penindakan ataupun pencegahan dan unit lain yang terkait.

“Serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan,” kata Febri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dibentuknya tim transisi itu, dikatakan Febri, lantaran adanya perubahan beberapa poin dari pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebelum disahkan. Sehingga, menurut Febri, disahkannya Undang-undang tersebut memang beragendakan untuk melemahkan lembaga antirasuah.

Advertisement

“Untuk mencegah efek yang terlalu buruk ke KPK, kami segera menyisir setiap pasal dan ayat yang ada di Undang-Undang tersebut,” tuturnya.

Di sisi lain, Febri menekankan upaya ini juga untuk tidak membuat harapan masyarakat patah setelah disahkannya revisi Undang-undang tersebut oleh DPR RI. “Karena itu kami juga harus berkomitmen tetap terus menjalankan ikhtiar pemberantasan korupsi ini,” tukasnya.