Pro-Kontra Revisi UU KPK, Bola Ada di Tangan Presiden

Ilustrasi/foto: Ist

JAKARTA, Waspada.co.id – Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang menyesali revisi undang-undang KPK yang saat ini mulai digodok di DPR. Menurutnya, persoalan ini tak sesuai janji-janji para anggota DPR RI saat melakukan kampanye pemilihan umum (Pemilu) untuk mendukung KPK dan pemberantasan korupsi di tanah air.

“Kalau bicara pemberantasan korupsi kan tidak cuma buat kampanye waktu mau pemilu, itu dipakai buat pemilu. Kemudian menyoblos mereka yang menyoal pemberantasan korupsi, tapi hari ini kita tidak melihat, mana dong penguatan untuk pemberantasan korupsi?” kata Rasamala ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).

Menurutnya, ini momentum bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan anggota DPR RI menunjukkan keberpihakan dalam pemberantasan korupsi. DPR harus benar-benar menunjukkan upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Sebab sampai hari ini belum terlihat keberpihakannya untuk memerangi korupsi.

“Bolanya ada di presiden, presiden yang memutuskan, saya yakin presiden punya empati, presiden punya keberpihakan terhadap kita yang berdiri di garis pemberantasan korupsi, saya pikir tak ada jalan lain selain Presiden menolak itu,” sambungnya.

Jika revisi UU KPK benar-benar disahkan, Rasamala menilai pemberantasan korupsi di negeri ini akan terhenti. Ini menjadi fase kemunduran dalam perang terhadap korupsi.

Advertisement

“Ya sudah pemberantasan korupsi berhenti. Ini kan bukan hanya concern KPK, ada publik di sini. Ada rakyat Indonesia 250 juta, yang mungkin kalau bicara kesejahteraan, yang mungkin selama ini terambil korupsi, ke depan akan mengalami proses yang sama seperti dulu,” tutupnya. (merdeka/ags/data2)