MEDAN, Waspada.co.id – Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut tidak menerapkan Undang Undang MPR, DPR DPRD (MD3) dalam penanganan kasus penipuan dan penggelapan anggota DPRD Sumut terpilih, Benny Harianto Sihotang.
“Tidak, UU MD3 tidak akan kita terapkan dalam penanganan kasus penipuan dan penggelapan atas nama Benny Sihotang,” ujar Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Rabu (18/9).
Ditegaskan, pihaknya akan segera melayangkan panggilan kedua terhadap Benny Sihotang untuk menjalani pemeriksaan penyidik.
Mengingat sebelumnya, Benny Sihotang tidak memenuhi panggilan pertama yang dilayangkan penyidik dalam kasus dugaan penipuan proyek revitalisasi Pasar Horas Pematang Siantar bernilai Rp1,7 miliar pada Senin (16/9) kemarin.
“Nah, jika nanti yang bersangkutan juga tidak mengindahkan penggilan penyidik. Maka penyidik berhak untuk melakukan tindakan penjemputan paksa,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumut terpilih, Benny Harianto Sihotang mengabaikan panggilan penyidik Subdit II/Harda-Tahbang Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut.(wol/lvz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
