MEDAN, Waspada.co.id – Promosi budaya yang dikemas dengan Festival Multi Etnis Kota Medan disoal kalangan seniman dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pasalnya, kegiatan yang diharapkan bisa mempromosikan budaya etnis Kota Medan ini, dinilai hanya sekedar serimoni belaka.
Tak tangung-tangung, dana yang digelontorkan untuk menyukseskan acara tersebut sebesar Rp600 juta lebih bersumber dari dana APBD tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, dibuka oleh Wakil Wali Kota Medan, Akyar Nasution, Sabtu (31/8) di Istana Maimun, Medan.
Dari data yang diterima sejumlah awak media, kegiatan ini diikuti 14 tim kesenian secara resmi. Celakanya penelusuran di LPSE Pemko Medan ternyata festival multi etnis ini menghabiskan dana Rp432.212.000. Namun dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) proyek tersebut senilai Rp600 juta.
Anggaran yang tergolong lumayan ini bila dibandingkan dengan kondisi di lapangan tidaklah terlalu mewah, kelihatan biasa-biasa saja dan tidak ada inovasi.
“Biasa saja acaranya, tidak ada yang mengejutkan. Bahkan selama kegiatan sepi pengunjung. Begitu juga stand yang disediakan juga banyak yang kosong,†kata Irwansyah salah seorang pengunjung baru-baru ini.
Menanggapi hal itu Direktur LIPPSU, Azhari Sinik, mendesak agar pihak terkait mengaudit secara keseluruhan kegiataan tersebut. Pasalnya kegiatan ini sebatas serimoni dan terkesan menghabiskan anggaran.
“Kita minta Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengevaluasi Kadisnya, dan pihak penyelenggara. Kalau tidak LIPPSU akan mengadukan proyek kejar tayang ini ke pihak kejaksaan,” ketusnya, Senin (2/9).
Dikatakan, seharusnya kegiatan ini melibatkan seniman Kota Medan, Majelis Kesenian Medan (MKM) dan Dewan Kesenian Medan (DKM) selaku kurator dalam memberikan masukan soal kegiatan tersebut.
Pada berita sebelumnya, Kadis Kebudayaan Kota Medan OK Zulfi dalam sambutan mengatakan even yang berlangsung selama 3 hari ini digelar bertujuan dalam upaya melestarikan seni dan budaya tradisionil yang multi etnis di Kota Medan.
Namun parahnya, banyak pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir dalam kegiatan itu dan diperburuk lagi partisipasi dari pihak kecamatan nyaris tidak ada terlihat.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post