Keluarga Bersyukur PK Irman Gusman Dikabulkan MA

Irman Gusman. (foto: ist)
Iklan
agregasi

 

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, dengan mengurangi masa hukuman dari 4 tahun dan 6 bulan penjara menjadi 3 tahun penjara.

Pihak keluarga bersyukur dan menerima putusan yang dijatuhkan pada Selasa (24/9/2019), oleh majelis hakim PK yang diketuai Suhadi, serta hakim anggota Eddy Army dan Abdul Latif.

“Iya sementara mereka menerima apalagi ini sudah putusan PK. ini sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar kuasa hukum Irman Gusman, Maqdir Islam, saat dihubungi Okezone, Kamis (26/9/2019).

Meski permohonan PK dikabulkan dengan pengurangan masa hukuman, Maqdir merasa tidak puas. Ia menilai hal tersebut tidak adil dan seharusnya Irman Gusman dibebaskan.

iklan

“Kalau saya itu (PK MA) tentu bersyukuri bahwa ada perubahan terhadap putusan, meski saya tidak puas juga. Karena menurut saya itu kan enggak ada hadiah itu, tidak diketahui oleh beliau (Irman Gusman-red) tidak ada kesengajaan, mestinya dibebaskan,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Ngaro mengonfirmasi PK Irman Gusman telah dikabulkan. Putusan tersebut dijatuhkan pada Selasa (24/9/2019), oleh majelis hakim PK yang diketuai Suhadi, serta hakim anggota Eddy Army dan Abdul Latif.

“Mengabulkan permohonan PK Pemohon/Terpidana Irman Gusman dan membatalkan putusan judex facti – putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA mengadili sendiri,” kata Andi.

Andi dalam keterangan tertulisnya, menyatakan Pemohon PK yakni Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Tipikor, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda Rp50 juta subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Majelis hakim PK berpendapat, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Pemohon PK Irman Gusman lebih tepat dikenakan Pasal 11 UU Tipikor.

“Sehingga putusan judex facti yang menerapkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor dan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan denda Rp200 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan, tidak tepat. Sehingga permohonan Pemohon PK beralasan menurut hukum dan keadilan untuk dikabulkan,” tuturnya.

Iklan