JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ahmad Burhanuddin meminta majelis Hakim untuk menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terdakwa korupsi kasus pengadaan e-KTP Setya Novanto karena dianggap tak beralasan menurut hukum.
Jaksa berpandangan, tak beralasan hukum itu tertuang dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf c KUHAP tentang alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan PK.
“Kami mohon supaya majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon PK terpidana Setya Novanto,” kata Burhanuddin dalam persidangan, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Burhanuddin menyebut, alasan permohonan PK Novanto terkait adanya kekhilafan dalam putusan 15 tahun penjara terhadap Novanto tidak berdasar. Bahkan dalam permohonannya, Novanto membantah menerima uang sebesar USD7,3 juta dari Anang Sugiana Sudiharjo selaku Dirut PT Quadra Solution melalui perantara Made Oka Masagung.
Namun, Jaksa menilai upaya permohonan itu telah dirancang dengan mulanya ada hal-hal baru yang diungkapkan oleh terpidana kasus korupsi e-KTP Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dalam persidangan keduanya.
“Hal-hal tersebut hanyalah kebojongan dan muslihat,” tutur dia.
Setnov mengajukan upaya hukum luar biasa alias peninjauan kembali (PK) terkait vonis 15 tahun perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Novanto mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas terkaik perkara yang menjeratnya.
Sekadar diketahui, Setnov divonis 15 tahun penjara serta diwajibkan ‎membayar denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Selain itu, hakim Pengadilan Ti‎pikor juga mengganjar Setnov untuk membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat yang apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Bila hartanya tidak mencukup maka akan diganti pidana 2 tahun penjara.
Discussion about this post