Pemindahan Ibu Kota Dinilai Sejalan dengan Konstitusi

Lokasi Ibu Kota baru (Foto: @jokowi)
Iklan
agregasi

 

JAKARTA – Pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartenagara tepat. Pemindahan Ibu Kota itu merupakan kebijakan hukum yang sangat futuristik bagi masa depan Indonesia, khususnya bagi tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern.

Fahri tak memungkiri ada konsekuensi dari pemidahan Ibu Kota secara teknis. Di mana, seluruh lembaga negara utama harus ikut dipindahkan karena merupakan organ kontitusional. Misal lembaga kepresidenan, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK, KPU, dan lain-lain.

Peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat organik maupun sektoral pun harus diperbaharui sepanjang yang berkaitan dengan status badan, lembaga yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara. “Tetapi itu adalah hal yang sifatnya teknis dan tidak berat untuk dikerjakan. Itu yang merupakan implikasi teknis ketatanegaraan,” ujar Fahri dalam siaran pers, Rabu (28/8/2019).

Fahri mengungkapkan sejarah penamaan awal mula Ibu Kota, yakni penamaan Daerah Khusus Ibu Kota pertama kali tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS Nomor 2 Tahun 1961.

iklan

Dalam konsideransnya, kata Fahri, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin.

”Landasan yuridis berikutnya adalah UU Nomor 10 Tahun 1964. Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai ibukota negara dengan nama Jakarta,” ujarnya.

Ketika orde baru berkuasa, Presiden Soeharto mencabut kedua UU tersebut dengan mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan, meskipun pada masa Soekarno pada bagian pertimbangan dan penjelasan umum UU Nomor 10 Tahun 1964 ditegaskan bahwa Jakarta sebagai kota pencetusan Proklasi dan pusat penggerak segala kegiatan dan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideology Pancasila ke seluruh dunia.

”Dalam konsideransinya disebutkan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki kedudukan dan peranan penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia,” katanya.

Iklan