Dikritik, Pansel Capim KPK Diminta Tetap Bekerja Sesuai Tugas

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu. (Foto : Dok Okezone.com/Arie Dwi Satrio)
agregasi

 

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai wajar adanya kritikan dari Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski begitu, ia menduga kritikan tajam tersebut dilontarkan setelah calon-calon yang didukung koalisi sipil, maupun calon dari internal KPK gugur dalam proses seleksi.

“Menurut saya ada motif interest karena saya berpandangan calon yang diusung teman koalisi mungkin tidak lolos dalam panitia seleksi,” kata Masinton, di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Masinton menyatakan, Pansel Capim KPK tidak perlu terpengaruh dengan ancaman maupun kritikan koalisi masyarakat sipil. Sebab, Pansel Capim KPK harus bekerja sesuai dengan tugasnya. “Pansel bekerja saja seperti tugasnya, santai saja,” katanya.

Advertisement

Selain itu, ia menerangkan koalisi masyarakat sipil tak perlu khawatir dengan Pansel Capim KPK karena seleksi akhir berada di tangan Komisi III DPR. Ia pun tidak ingin ada pandangan miring terkait latar belakang capim KPK dalam seleksi tersebut.

Masinton menambahkan, saat ini yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan pimpinan KPK yang dapat bekerja maksimal dalam pemberantasan korupsi.

“Tidak perlu mendikotomikan polisi atau nonpolisi, jaksa atau nonjaksa. Lagipula bila empat polisi lolos seleksi, tidak mungkin empat-empatnya jadi pimpinan,” tuturnya.

Sebelumnya, sindiran dilontarkan penasihat KPK periode 2017-2021 Mohammad Tsani Annafari. Dia menyebut terdapat Capim KPK yang lolos memiliki rekam jejak yang kelam dan pernah melakukan pelanggaran etik. Ia pun mengancam mundur bila calon yang memiliki rekam jejak kelam itu lolos menjadi pimpinan.

Selain itu, kritik juga datang dari koalisi masyarakat sipil terhadap keputusan pansel yang meloloskan 20 capim KPK dari tes profile assessment. Pansel dinilai tidak serius menyeleksi para capim. Koalisi masyarakat menilai beberapa nama dari 20 kandidat memiliki rekam jejak yang buruk. Bahkan, pansel juga santer disebut memberikan “karpet merah” bagi calon dari institusi Polri dan Kejaksaan.