MEDAN, Waspada.co.id – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Dra Hj Sabrina, mendukung rencana pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan. Dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan deviden melalui pengembangan bisnis dan peningkatan kinerja PT Kawasan Industri Medan (KIM).
Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat berupa penggabungan beberapa perusahaan negara di bawah satu sektor induk perusahaan. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ditunjuk sebagai sektor induk yang akan membawahi beberapa perusahaan, termasuk PT KIM.
“Sumut sedang dalam masa pembangunan, kita punya harapan baik dengan rencana ini, harapan saya yang kita buat ini bukan hanya mimpi tapi cita-cita, apa pun yang bisa meningkatkan APBD, saya akan dukung, akan kita susun langkahnya satu demi satu,” ujar Sabrina dalam rapat pembahasan rencana Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (26/7).
Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan dilakukan melalui penitipan atau inbreng saham yang dimiliki negara ke PT RNI selaku calon induk holding. Inbreng saham ini nantinya akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT KIM.
Sabrina mengatakan pembentukan holding ini selaras dengan upaya Pemprovsu untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami sedang menyusun anggaran, PT KIM yang paling besar lompatan melampaui target tahun lalu, dengan pendapatan Rp2,7 miliar. Kami sedang mengejar peningkatan PAD, jika ini bisa meningkatkan, saya akan mendukung, kalau bisa dengan adanya holding akan mempercepat pertambahan kawasan baru dan pengembangan fasilitas pendukung, seperti perumahan untuk karyawan,” tutur Sekda.
Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan III Kementerian BUMN, Hendrika Nora Osloi Sinaga, menyampaikan akan banyak dampak positif dengan dilakukannya Holding BUMN Sektor Kawasan. Antara lain penciptaan nilai tambah yang memberikan manfaat para stakeholder, yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang saham prioritas, pemerintah provinsi, pemerintah kota hingga masyarakat.
“Selama lima tahun ke depan berpotensi untuk meningkatkan EBT (earning before tax) bagi PT KIM sebesar Rp115 miliar. Selain itu terdapat dampak non finansial lain berupa tambahan lapangan pekerjaan dan penurunan biaya logistik,” ucapnya.
Sistem holding ini, kata Hendrika, juga untuk memperkuat struktur permodalan dan bisnis, sehingga ke depan terwujud BUMN yang kuat, lincah, dan fleksibel. Di mana pembangunan nantinya juga melihat sisi eksternal dan pembangunan kawasan industri ke depan tidak hanya di kawasan kota, tetapi juga daerah pinggiran dan desa.
Ditegaskan juga, kerja sama Holding BUMN Sektor Kawasan ini tidak akan mengubah komposisi kepemilikan saham. Nantinya, Pemerintah Pusat memiliki 60 % saham, Pemprovsu 30%, dan Pemko Medan 10%. (wol/aa/data1)
editor AUSTIN TUMENGKOL
Discussion about this post