PKS & Gerindra Diharapkan Tetap Jadi Oposisi agar Tak Kacaukan Sistem Demokrasi

(Foto : Heru Haryono/Okezone)
Iklan
agregasi

 

JAKARTA – Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mendorong agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tetap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mendatang.

“Ya saya sepakat bahwa memang itu yang kita butuhkan ya. Bahwa oposisi yang tangguh itu sebuah keniscayaan. Jadi memang harus ada kekuatan yang mampu sebagai penyeimbang, peran yang dimainkan untuk mengoreksi, kemudian peran yang dimainkan untuk mengingatkan (pemerintah-red),” kata Pangi kepada Okezone, Sabtu (6/7/2019).

Menurut Pangi, masyarakat juga harus mulai belajar bahwa langkah politis memilih oposisi dari pemerintahan bukan berarti menjadi pengganggu. Oposisi itu, sambung dia, bukan untuk menjahili atau mengganggu kinerja pemerintahan.

“Tetapi agar kualitas demokrasi kita berjalan dengan baik. Jadi kalau ada kemudian ketidakadilan yang diproduksi oleh pemerintah, jadi oposisilah yang kemudian bisa mengkritisi, mengingatkan trayek kebangsaan, trayek kenegaraan,” tuturnya.

iklan

“Jadi menurut saya, justru tanpa oposisi inilah yang kemudian akan mengacaukan sistem demokrasi yang kita bangun. Walaupun ada orang yang mengatakan bahwa oposisi itu tidak cocok di habitat demokrasi sistem kita, musyawarah mufakat, tidak cocok dengan sistem presidensial, hanya cocok di parlementer, menurut saya juga agak sedikit keliru,” ujarnya.

Pangi menilai, saat ini sistem demokrasi Indonesia tengah membutuhkan kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Bisa dibayangkan tanpa ada kekuatan penyeimbang, tentu pemerintah akan berbuat sesuka hati, semau gue. Siapa yang mampu memberikan kekuatan penyeimbang di parlemen itu? Hanya satu-satunya ya partai, enggak ada pilihan lain. Enggak bisa ormas, enggak bisa kekuatan individu,” katanya.

Pangi berharap, PKS dan Gerindra tetap bisa mengambil peran oposisi dalam pemerintahan. Dia juga berharap, Partai Demokrat dan PAN melakukan langkah yang sama.

“Karena Demokrat dan PAN, karena tidak dikasih jabatan menteri, awalnya sinyal mau merapat, enggak jadi merapat. Kan begitu biasanya. Karena sistem presidensial kita ini kan cita rasanya multipartai. Jadi presiden punya kepentingan merangkul partai-partai supaya aman kinerjanya di parlemen, supaya tidak diganggu, dijahili. Kemudian merangkul partai dengan apa? Dengan power sharing, dengan jabatan kursi menteri,” tuturnya.

Iklan