JAKARTA, Waspada.co.id – Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut, KPU RI sebenarnya tak layak menjadi sasaran penolakan peserta pemilu. Hal itu ia sampaikan menyikapi sikap BPN Prabowo-Sandi yang berencana akan menolak hasil penghitungan pemilu.
“KPU sesungguhnya tak layak menjadi sasaran penolakan yang diarahkan peserta pemilu karena UU memberikan kewenangan untuk menguji hasil kerja KPU ke lembaga lain seperti Bawaslu dan MK,” kata Lucius di Jakarta, Rabu (15/5).
Ia menjelaskan, pemilihan KPU RI termasuk regulasi yang mengatur kerja penyelenggara pemilu merupakan hasil keputusan parlemen. Di mana semua partai yang kini mendukung capres-cawapres turut terlibat.
“Parpol-parpol ini harus bertanggungjawab juga atas kerja KPU karena merekalah yang menghasilkan aturan dan juga figur yang kini bekerja menyelenggarakan pemilu,” tukasnya.
“Oleh karena itu tak elok saja memberikan penilaian buruk atas KPU dan semua kerja mereka hanya karena tak siap menghadapi kenyataan,” sambung Lucius.
Lebih dari itu, Lucius mengungkap, sejatinya sikap resmi peserta pemilu harus disalurkan melalui jalur yang resmi. Dan tentunya sikap itu baru punya kekuatan jika hasilnya sudah diumumkan.
“Atas hasil itu penolakan bisa diajukan, itupun harus dilengkapi dengan bukti. Pengajuan sengketa hasil bukan ke KPU lagi tetapi ke MK. Sebagian dugaan kesalahan selama proses bisa diselesaikan oleh Bawaslu,” jelas dia.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi mengatakan jika tak ada tindakan hukum terkait dugaan kecurangan yang mereka temukan, maka mereka akan menolak hasil penghitungan KPU RI. Hal itu disampaikan dalam simposium bertajuk ‘Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). (timesindonesia/ags/data2)
Discussion about this post