Pemko Medan Persulit Pembagian 12 Ribu Kartu BPJS Kesehatan PBI?

WOL Photo
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi B DPRD Medan kecewa dengan kinerja Dinas Kesehatan Medan. Pasalnya 12 ribu kartu BPJS Kesehatan untuk warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah dicetak belum bisa dibagikan akibat prosedur yang dirasa mempersulit. Pemko Medan dianggap tidak berpihak dan membantu warga yang saat ini sangat membutuhkan BPJS Kesehatan untuk berobat.

Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah, dalam rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi yang dihadiri Kadis Kesehatan Medan Edwin Effendi dan perwakilan BPJS Kesehatan Kota Medan, Senin (1/4) kemarin, mengatakan 12 ribu kartu BPJS PBI sudah siap di kantor BPJS, tapi sampai saat ini belum dibagikan kepada masyarakat penerima dengan alasan birokrasi.

“Artinya BPJS sudah siap antar kartu itu ke Pemko Medan. Justeru Pemko belum siap menerimanya,” ungkapnya.

Anggota Komisi B lainnya Edward Hutabarat, mengatakan saat ini warga sangat mengharapkan kartu tersebut. Sepertinya tidak ada niat baik Pemko Medan untuk masyarakat.

“Kalau bulan 5 baru dibagikan, lebih baik tak usah,” ujarnya seraya mengatakan alasan Pemko Medan belum menerima kartu itu perlu dipertanyakan, sebab warga sudah melengkapi berkas dengan foto copy KTP, KK, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

iklan

Wong Chun Sen menambahkan, PBI bukan barang baru lagi dan selama ini tidak ada masalah. Informasinya masih menunggu keputusan Sekda, padahal ada Kepres yang mengatur PBI bagi daerah yang mampu tidak perlu dilakukan validasi.

“Apa Sekda Medan paham aturan? Apa menunggu rakyat mati? padahal anggaran sudah ada dan tidak melanggar aturan,” ujarnya dengan nada tinggi.

Wong Cun Sen menambahkan, masyarakat butuh BPJS ini untuk berobat. Kadis Kesehatan sebelumnya membuat urusan ini lancar, kenapa saat ini justeru seperti dipersulit.

“Apalagi sudah ada kesepakatan antara Pemko dengan DPRD Medan dalam pengesahan APBD dengan berpedoman pada aturan yang ada,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu, mengatakan persoalan ini akibat kelemahan birokrasi. “Jangan halangi hak rakyat, apalagi saat ini menjelang pemilu. Jangan nanti rakyat merasa tidak nyaman dengan birokrasi yang dianggap terlalu menyulitkan mereka mendapatkan BPJS ini,” ujar Politisi Partai Golkar ini.

Anggota Komisi B lainnya Rajuddin Sagala dalam kesempatan itu mengatakan, masyarakat sudah sampaikan keluhan ke DPRD Medan. Hal itu juga yang mendorong DPRD Medan mendesak Pemko segera membagikan kartu BPJS yang sudah selesai. “Jangan sampai bergulir interplasi seperti beberapa waktu lalu,” ancam politisi PKS itu.

Menanggapi itu, Kadis Kesehatan Edwin, mengatakan pihaknya memegang aturan yang dikeluarkan Permensos. Di Permensos itu dijelaskan tentang aturan PBI. Pihaknya masih menunggu validasi seperti yang diaturkan di Permendagri tersebut.

Menanggapi jawaban itu, Bahrumsyah menyampaikan DPRD Medan bersama Pemko sudah menganggarkan dana kesehatan masyarakat melalui BPJS. Disebutkannya, Permensos berlaku umum dan standar. “Kalau daerah kaya (APBD-nya sudah mapan, red) bisa diaturkan sendiri,” ujarnya.

Politisi PAN ini mencontohkan, Pemprovsu melalui Dinkes Sumut juga sudah menganggarkan kesehatan warga tanpa harus menyertakan SKTM. “Kenapa Dinkes Sumut bisa melakukan itu, apa mereka tak paham aturan?,” tanyanya lagi.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN

Iklan