“Bantuan Untuk Warga Miskin di Medan Perlu Ditambah”

WOL Photo/M Rizki
Iklan

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga berharap ke depannya Pemko Medan agar mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk warga miskin di Kota Medan ditambah. Anggaran yang dialokasikan saat ini hanya 10 persen dari APBD dinilai masih kurang.

“Tenyata masih banyak warga miskin di Kota Medan belum tercover bantuan miskin. Ini sangat kita sayangkan dan patut direspon, ke depan di R-APBD 2019 kita dorong supaya ditambah,” ungkapnya dihadapan ratusan warga yang hadir, Sabtu (9/3) sore kemarin.

Disampaikan Ihwan saat menggelar acara sosialisasi V 2019 Perda Kota Medan 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan AR Hakim Gang Langgar Simpang Gang Rukun Lingkungan 9 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area. Hadir saat sosialisasi tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan ratusan konstituen.

Ihwan berharap, dengan adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan sebagai dasar hukum pemberian bantuan kepada masyarakat supaya Pemko Medan dijalankan dengan maksimal. Menurutnya, banyak jenis bantuan miskin yang patut dilaksanakan menuju masyarakat lebih sejahtera. Seperti bantuan bedah rumah, BPJS dan lainnya.

Untuk meningkatkan kesejahateraan masyarakat, Ihwan juga menyarankan Pemko Medan agar melakukan pembenahan lingkungan sehingga terhindar dari kumuh dan bersih.

iklan

Dipaparkan saat sosialisasi, Perda 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam percepatan penuntasan kemiskinan Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan. (wol/mrz/data2)

Editor: Agus Utama

Iklan