Aktivitas Perekonomian di Pasar Kampung Lalang Terancam

WOL Photo

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, mendesak agar pihak terkait mempercepat serah terima Pasar Kampung Lalang dari pihak ketiga (kontraktor) PT Budi Mangun KSO ke Pemko Medan. Pasalnya ratusan pedagang sudah banyak yang dirugikan, akibat lambannya serah terima tersebut.

“Kita (Komisi C) maunya agar serah terima Pasar Kampung Lalang disegerakan. Kasihan pedagang di sana. Apalagi, hasil tinjauan kami pengerjaannya sudah rampung,” katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi C, Bagian Aset Pemko Medan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) serta pihak PT Budi Mangun KSO yang diwakilkan oleh Hardi di ruang Komisi C, Senin (4/2).

Turut hadir dalam kesempatan itu anggota Komisi C, Jangga Siregar, Zulkifli Lubis, Asmui Lubis, Dame Duma Sari Hutagalung serta Beston Sinaga. “Kasihan pedagang harus menyewa lagi lapak di luar areal yang besarannya Rp8 juta. Padahal Pasar Kampung Lalang pembangunannya sudah rampung,” tambah Sekretaris Komisi C, Dame Duma Sari Hutagalung.

Menjawab permintaan itu, PT Budi Mangun KSO sebagai kontraktor pembangunan Pasar Kampung Lalang keberatan dengan kewajiban membayar denda yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “Kami keberatan membayar denda Rp3,1 miliar,” tegas perwakilan PT Budi Mangun KSO, Ardi, dalam rapat.

Dikatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak Dinas PKP2R. “Nanti akan kami kawal proses serah terima, mengenai denda kami mencoba klarifikasi ke BPK,” jelasnya.

Advertisement

Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pasar Kampung Lalang dari Dinas PKP2R Medan, Dedy Hutabarat, mengatakan berdasarkan aturan yang tertuang di dalam Perpres bahwa boleh ada penambahan masa kerja hingga 50 hari. Dengan begitu, maksimal denda pekerjaan harusnya 5 persen. Dia pun tidak tahu apa yang menjadi dasar BPK dalam menetapkan besaran denda keterlambatan hingga Rp3,1 miliar.

“Di LHP BPK pengembang dinyatakan terlambat 119 hari. Padahal waktu itu pekerjaan belum selesai, bagaimana pekerjaan belum selesai tapi telah dinyatakan ada denda,” paparnya.

Untuk diketahui, pembangunan Pasar Kampung Lalang menelan anggaran hingga Rp26 miliar. Hingga kini pasar tersebut tidak dapat digunakan karena belum ada penyerahan secara resmi dari Pemko Medan lantaran terbentur hasil pemeriksaan BPK.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN